Sumber: Business & BUMN review

Sugiharto telah ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Negara BUMN menggantikan Laksamana Sukardi. Untuk mengetahui langkah-langkah kerja 100 hari pertamanya, maka majalah Business & BUMN Review mewawancarainya, seusai acara serah terima jabatan Menneg BUMN,Kamis-21 Oktober 2004. Berikut petikan wawancara dengan mantan Direktur Keuangan Medco Grup ini.

Program apa saja yang akan Anda lakukm dalam menata BUMN ke depan?
Baru hari ini saya menginjakkan kaki di sini. Sehingga perlu waktu beberapa hari untuk melakukan familirisasi dan inventarisasi masalah program dan strategi, sebelum saya melangkah. Saya melihat konsep dan program yang sudah ada relatil sudah cukup baik. Tugas saya adalah menyempurnakan yang kurang sempurna. Tapi, terlalu pagi kalau saya mengornentari kasus-kasus aktual karena file-nya belum saya buka,

Laksamana Sukardi pernah mengatakan Kementerian Negara BUMN sebagai sarang korupsi, bagaimam komentar Anda?
Itu terlalu premature. Saya disumpah untuk menjadikan BUMN ini bersih. Saya sedang rnempelajari untuk membuat Kotak Pos 5000 sebagai sarana pengaduan yang dapat berperan sebagai faktor pencegah dan pengendali terhadap kemungkinan terjadinya korupsi di Kementerian ini.

Apakah Anda akan mengganti para deputi yang pernah membantu Laksamana Sukardi?
Saya belum melakukan review terhadap kinerja dari masing-masing deputi maupun eselon di bawahnya. Terlalu pagi mengatakan akan ada penggantian personel organisasi. Itu perlu waktu untuk menginventarisasi masalahnya.

Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk membuat kebijakan-kebijakan penting di Kementerian Negara BUMN ini?
Saya kira 100 hari pertama ini saya akan gunakan untui konsolidasi internal sambil memecahkan masalah aktual yan memang mendesak. Misalnya, di Pertamina, itu ada kasus Cepu. Itu kita lihat dalam konteks yang proporsional agar dapat memberikan sinyal kepada publik bahwa penyelesaian masalah Cepu itu bisa dipertanggungjawabkan.

Apakah Anda akan mendesain ulang pengelompokan di BUMN per sektordalam bentuk grup holding ?
Sejauh ini saya belum mengadakan kesimpulan apakah perlu mengadakan pengelompokkan lagi atau tidak.

Apakah Anda akan melakukan peninjauan terhada program privatisasi?
Program privatisasi adalah amanah dari UU, amanah yang dituangkan oleh DPR, namun dalarn pelaksanaannya harus dilaksanakan secara bersih dan bertanggungjawab serta harus disosialisasikan kepada stakeholders.

Jadi, privatisasi akan tetap Anda lanjutkan?
Privatisasi dilanjutkan, tetapi tidak harus merupakan prioritas utama. Prioritas utama adalah value creation.

Apakah Anda akan memprioritaskan menggunakan metode strategic sale dalam melakukan privatisasi?
Saya akan mengadakan kajian. Tapi perlu diketahui bahwa privatisasi tidak semata-mata untuk mendapatkan fresh cash dari pasar. Privatisasi dapat diartikan untuk pemerataan kepemilikan kepada stakeholders. Yang tidak kalah penting adalah melakukan culture migrations dari yang mungkin tidak competitive dan yang tidak corporate menjadi budaya yang lebih corporate.

Identifikasi dari masalah yang urgent tadi, kira-kira kapan selesai?
Itu pertanyaan terlalu teknis. Seratus hari pertama kita sudah menyimpulkan bahwa mana problem yang harus segera diselesaikan, dan mana yang harus kita tunda. Jadi harus ada priority setting nantinya.

Bagaimana dengan soal arbitrase ?
Arbitrase saya akan mclihat kasus per kasus. Saya juga belum mendalami masalah Semen Gresik. Insya Allah ini adalah suatu problem yang harus segera diselesaikan.

Bagaimana dengan BUMN yang rugi, apakah akan diselesaikan dengan cara merger atau akuisisi?
Kita tidak bisa melihat sepotong-potong. Memang secara aggregate, return on assets dari BUMN itu masih di bawah 4%. Sedangkan idealnya adalah di atas 5%. Itu artinya apa? Sesungguhnya investasi yang dilakukan pemerintah di BUMN itu tidak mcmberikan return sesuai dengan harapan pasar. Harapan yang berdasarkan bench mark di pasar. Oleh karena itu kinerjanya harus ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan melakukan profitisasi. Setelah dilakukan apa yang disebut value creation. Baru setelah itu dilakukan privatisasi. Jadi privatisasi jangan diartikan sekadar mencari fresh cash untuk mcnopang APBN. Saya bersama anggota kabinet lainnya akan mengkaji ulang posisi APBN kita di sisa tahun 2004 dan 2005. Kita melihat masih adakah peluang-peluanp untuk melakukan beberapa inisiatif disiplin budget untuk sisi pengeluaran dan inisiatif penerimaan yang lebih besar dari yang dianggarkan.

Apa yang akan Anda lakukan terhadap CEO BUMN yang sudah demisioner tetapi belum diganti dan ada juga BUMN yang belum memiliki CEO?
Saya tidak berpretensi menguasai segala-galanya

Sugiharto lahir di Medan, 29 April 1955, Tamat S1 dari FEUI tahun 1 987 dan pendidikan terakhir S2 Master of Business Administration dori Universiteit Van Amsterdam Belanda (1997). Pekerjaan terakhir adalah Direktur Keuangan dan Administrasi PT Medco Energi Internasional, Tbk., sejak 1991.

Berikut kutipan kata sambutan suami dari Tati Suhartini yang telah dikarunia lima orang anak ini saat acara serah terima jabatan Menneg BUMN dari mantan Menneg BUMN Laksamana Sukardi di Kantor Kementerian BUMN, Kamis, 21 Oktober 2004.

Moga-moga saya memiliki bahasa yang sama dengan bapak dan ibu sekalian demi mencapai sinergi pekerjaan agar performance dari BUMN di tohun-tohun mendatang menjadi lebih baik lagi. Apa yang sudah dibangun oleh Pak Laks dan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian BUMN, saya melihat konsepnya sudah bagus, pelaksanaanya juga sudah cukup optimal. Barangkali saya tinggal melakukan pengkajian ulang dan menyempernakan hal-hal yang masih belum sempurna. Saya tidak berpretensi bahwa saya bisa.memecahkan segala-galanya. Saya tidak berpretensi menguasai segala-galanya.

Salah satu strategi yang harus kita terapkan adalah konsisten dari waktu ke waktu untuk melakukan value creation , pendekatan melalui restrukturisasi dan profitisasi. Bila mana timing-nya sudah tepat akan dilakukan privatisasi.

Saya akan melihat juga ketentuan perundang-undangan mengenai penggantian direksi BUMN yang mungkin sudah jatuh tempo seperti Indosat, yang posisi dirutnya kosong. Saya kira itu bukan sinyal yang baik. Apabila posisi direktur sebuah perusahaan yang sebesar itu dibiarkan kosong, yang sesungguhnya menjadi porsi/dipegang oleh orang Indonesia.

Bagaimana dengan masalah jabatan rangkap seperti komisaris?
Saya akan melihat itu ke dalam konteksnya. Saya tidak akan terjebak. Saya akan melihat apakah itu strategic atau tidak strategic, karena secara umum sebaiknya saya tidak terlalu banyak terlibat dalam masalah eksekutif.

Setelah terpilih sebagai Menteri apakah Anda akan melepas jabatan Anda di Partai Persatuan Pembangunan (PPP)?
Saya tidak pernah menjadi pengurus partai. Saya direkrut dalam kabinet ini adalah sebagai seorang profesional.

Tapi bukankah Anda termasuk anggota Dewan Pakar PPP?

Dewan pakar bukan pengurus. Dewan pakar adalah panel of expert sesuai komposisi bidangnya. Dia tidak melakukan politik praktis. Dan, sejak tiga tahun

Tanri Abeng Mencanangkan pengelompokan KUMN ke 10 sektor holding, melalui restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Laksamana Sukardi membuat master BUMN ke dalam tiga periode, yaitu Konsolidasi, revitalisasi dan pertumbuhan. Lalu Bagaimana dengan Sugiharto?

Sepanjang yang namanya BUMN itu ada sepanjang itupula keberadaanya selalu diperdebatkan. Baik mengenai kinerja maupun yang berkaitan dengan isu politik. Ibarat makan buah simalakama, untung dicurigai, rugi dicaci maki. Konsekwensi itu jugalah yang harus diterima oleh pengelola BUMN. Artinya dengan sendirinya sudali mengetahui segala resiko politik yang akan diterimanya

Seperti yang dialami Laksamana Sukardi (Laks), Menteri BUMN di era Megawati. Dulu banyak yang berharap pada sosok yang dikenal brilian itu. Apalagi Laks adalah seorang,. profesional swasta yang sukses memimpin beberapa perusahaan swasta. Pengalamannya itu menjadikan banyak. yang optimis rnantan Eksekutif Lippo Group itu mampu meningkatkan kinerja BUMN.

Apa yang terjadi, selama memimpin BUMN kepemimpinannya lebih banyak melahirkan tudingan miring ketimbang pujian. Kendati Laks mengklaim sudah berbuat banyak dalam memajukan BUMN, toh masih dinilai belum cukup. Apalagi sosoknya di BUMN selalu dikaitkan dengan posisinya sebagai orang penting di PDIP.

Coba lihat kontribusi BUMN di era Laksamana. Dari sisi pajak, dividen dan privatisasi, Kementerian BUMN mampu menyumbangkan Rp 52 triliun di tahun 2003. Peran BUMN dipasar modal juga besar, bahkan 12 BUMN masuk dalam kelompok blue chips. Sampai 2003 terhitung jumlah BUMN yang terdata berjumlah 168 BUMN. Dari jumlah itu yang menghasilkan laba adalah 101 BUMN dengan total laba setelah pajak Rp 25,09 triliun dan penyumbang laba dihasilkan oleh 10 BUMN saja yaitu berjumlah Rp 20,51 triliun atau 81,77%.

Tapi yang rugi tidak kalah besarnya. Total kerugian BUMN setelah pajak tahun 2003 mencapai Rp 6,48 triliuin yang dihasilkan oleh 55 BUMN. Yang lebih parah lagi kerugian BUMN paling besar disebabkan oleh 10 BUMN bernilai Rp 5,50 triliun atau 84,87%. Artinya BUMN itu tidak mampu menghasilkan laba dan dividen kepada negara.
Penyumbang laba, pajak dan dividen itupun disumbangkan oleh sektor perbankan, 2/3 dari BUMN Piset, dan beberapa BUMN konstruksi. Sementara sektor lainnya, perkebunan, kehutanan, penerbangan, transportasi darat, pupuk, penerbitan, perikanan dan jasa lainnya rata- rata masih bergelut dengan kerugian, bahkan ada berapa diantaranya sudah masuk stadium tiga.

Sekilas di atas adalah gambaran kinerja BUMN di bawah Laksamana. Tapi perlu diingat, meski telah berkali-kali berganti pemimpin untuk pengelolaan BUMN, sepertinya tak pernah tuntas, karena cenderung berganti-ganti formula tanpa ada penyelesaian yang pasti.

Lihat saja, tahun 1997 Soeharto mengangkat Tanri Abeng menjadi Meneg Pendayagunaan BUMN yang berlanjut pada era Habibie. Programnya belum sepenuhnya terlaksana, terjadi pergantian rezim ke era Gus Dur, posisinya digantikan Laksamana Sukardi. Tidak lama kemudian Laksamana dicopot dan digantikan oleh Rozy Munir.

Kemudian jabatan Rozy digantikan Nyoman Tjager. Setelah Megawati menjadi Presiden, Laksamana kembali dipercaya menahkodai Kementerian BUMN. Rupanya, pergantian tersebut diikuti dengan perombakan besar-besaran di tingkat kcbijakan maupun jajaran elit Kementerian BUMN. Belum tuntas program dari menteri sebelumnya sudah diganti oleh program yang baru. Walhasil, BUMN ibarat ayam kehilangan induk, tak punya platform yang jelas.
BUMN yang beraset sekitar Rp 1.000 triliun termasuk aset anak perusahaan itu, sampai kini memang masih tetap diharapkan jadi patokan pen-stabilan ekonomi. Karena begitu banyak harapan yang dibebankan di pundak BUMN, demi menyelamatkan bangsa ini. Tapi sayang mayoritas BUMN, sampai kini ibarat mobil butut tahun 1950 an yang jalannya lambat dan banyak asap, di suruh berlari mengejar setoran tapi sarat dengan beban. Padahal begitu dominannya posisi BUMN dalam perekonomian yang menyebabkan pengelolaan BUMN menjadi penentu jatuh bangunnya ekonomi.

Yang jelas, kalau dihitung-hitung perbandingan laba setiap tahun, dari Tanri Abeng hingga Laksamana, maka dari 168 BUMN yang ada bisa disimpulkan bahwa laba yang diperoleh masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan asset BUMN yang begitu besar. Lalu apa yang salah dalam pengelolaan BUMN? Butuh kajian mendalam untuk menjawabnya.Namun yang perlu dingat, Laks sudah diganti. Selain meninggalkan keberhasilan, setumpuk beban juga ia tinggalkan buat menteri BUMN berikutnya, yang kebetulan sekarang dijabat Sugiharto, mantan Direktur Keuangan Grup Medco.

Misalkan tugas berat mengobati BUMN yang sakit parah. Penyebatnya bervariasi, karena beban PSO, kesulitan modal kerja, beban krisis, alat produksi yang sudah berumur dan penumpukan sumber daya manusia yang tidak diimbangi dengan kualitas dan berbagai tetek bengek persoalan lainnya.

Banyak yang berharap, dibawah Menteri BUMN Sugiharto BUMN mampu meningkatkan kinerja. Sugiharto harus bisa menjadikan dirinya sebagai seorang dokter, yang mengetahui jenis penyakit kronis dan mampu menyembuhkannya. Sugiharto harus mampu membersihkan Kementerian BUMN dari sarang KKN

Selain mengurusi penyakit, pekerjaan berat lain Sugiharto adalah harus mampu menyelesaikan sengketa perebutan pengelolaan BUMN antara daerah dan pemerintah pusat. Selama ini ada beberapa daerah yang menuntut agar mengambil peran dalam pengelolaan BUMN yang ada di daerahnya. Sepcrti kasus Semen Padang, Kisruh Pemprov DKI dengan Pelindo, dan sebagainya. Paling tidak hak pengelolaan ini yang butuh rambu-rambu yang jelas antara batas hak pusat dan daerah.

Revitalisasi Bisnis
Dalam hubungan dengan pengelolaan BUMN, tim sukses SBY-JK, banyak mengutarakan bahwa konsep yang dikembangkan untuk BUMN kedepannya adalah revitalisasi BUMN. “konsep yang dikembangkan untuk BUMN pada pemerintahan mendatang adalah revitalisasi BUMN, yangdi dalamnya adalah restrukturisasi,”jelas Sofyan Djalil, mantan tim sukses SBY-JK.

Kini Meneg BUMN Sugiharto sudah dilantik. Belum banyak yang tahu apa saja terobosannya dalam pengelolaan BUMN. Tapi kalau memang konsep revitalisasi yang dikedepankan sesuai dengan yang diutarakan Sofyan Djalil, maka gambaran revitalisasi itu bisa dibaca dari pemikiran Tanri Abeng, yang disebut-sebut sebagai advisor SBY-JK. Revitalisasi menurut Tanri adalah bagaimana memberdayaan BUMN secara optimal dan profesional. Prosesnya adalah restrukturisasi. Yang diusulkan Tanri dalam revitalisasi ini pemetaan BUMN ke 10 sektor dan dibuat menjadi 10 kelompok holding company (baca Tanri Abeng).

Ketua Umum Indonesian Performance Management Society (IPMS) Irnanda Laksanawan, mengemukakan bahwa BUMN pcrlu direvitalisasi dimana salah satu caranya adalah dengan mclakukan evaluasi ulang portofolio bisnis di BUMN maupun antar BUMN dan ditata sesuai dengan jenis dan sektornya, dengan memperhatikan sifat industrinya seperti market driven, PSO, strategic dan sebagainya. Selain itu dibuat Re-grouping kelompok usaha, dapat berupa vertical maupun horizontal.

Memang banyak konsep pengembangan BUMN yang bermunculan. Tapi yang jelas, melihat pengalaman pengelolaan BUMN selama ini, maka kedepannya Sugiharto diharapkan harus mcmbuat statement of corporate intens (SCI), yaitu kontrak kerja antara direksi BUMN dengan pemerintah sebagai pemcgang saham. Di mana dalam SCI tcrscbut harus tercantum target rencana kerja dan kegiatan perusahaan dengan konsekwensi, jika gagal maka posisi direksi yang bersangkutan akan dicopot. “Itu harus dilakukan, kalau gaga] mcnterinya dipecat saja,” tanggap Drajat Wibowo, ekonom Indef.

Paling tidak, termasuk dalam konsep revitalisasi ini, harus mengetahui pcnyakit umum yang mengidap BUMN. Seperti tidak efisien dan salah kelola, sehingga selama ini harus disuntik dana oleh pemerintah. Setidaknya ke depan tetap melakukan uji tuntas atau due diligence terhadap seluruh BUMN yang rugi sehingga akan diketahui jenis penyakit masing-masing BUMN.

Ibarat orang sakit, perlu dilakukan general check up untuk mengetahui seberapa parah penyakitnya. Kalau penyakitnya sudah diketahui tentu saja lebih mudah mencari obatnya. Begitu pula BUMN. Apabila problemnya sudah terdeteksi, tentu saja akan lebih mudah membenahinya. Kalau terlalu parah, perlu langkah amputasi atau di euthanasia. Dibunuh dengan sengaja agar tidak menderita semur hidup dan menyusahkan pemerintah.
Tapi itu semua teori. Teori mudah dibicarakan tetapi prakteknya agak susah. Untuk menerapkan sebuah konsep tidak mudah. Artinya Sugiharto yang dipercayakan SBY untuk mengelola BUMN tetap saja mengalami kendala. Paling tidak dari mereka yang merasa terancam kenyamanannya dari BUMN yang bakal di euthanasia atau direstrukturisasi.

Tapi memang BUMN yang terus merugi perlu memandangnya seperti ulat yang menjijikan. Ulat harus bermetamorfosa menjadi kupu-kupu jelita agar orang suka melihatnya. Tapi ulat pun harus rela mati bila gagal melewati masa kepompong. Artinya pilihan setiap BUMN sudah jelas siap untuk diubah kalau memang sudah saatnya diberdayakan melalui konsep revitalisasi bisnis. Paling tidak kalau mau berubah, maka teori Darwin ada benarnya, mereka yang mampu bertahan dalam kehidupan bukanlah spesies yang terkuat ataupun paling cerdas, namun spesies yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Kita nantikan saja revitalisasi ala Sugiharto.

Sumber:   GATRA –  5 MARET 2005

SEBAGAI tim yang mestinya siap tempur, Sugiharto malah tampil pincang di Komisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis pekan lalu. Menteri Negara BUMN itu sedang menjalankan tugas menjawab puluhan pertanyaan anggota dewan yang diajukan pekan sebelumnya. Sebagai komandan, praktis Sugiharto berjibaku seadanya melawan rentetan tembakan kritik anggota dewan.

Sugiharto hanya diiringi dua deputi. Di sisi kiri menteri, ada Roes Aryawijaya, deputi bidang pertambangan, industri strategis, dan telekomunikasi. Di sebelah kanannya duduk MahmuddinYasin, deputi bidang restrukturisasi dan privatisasi. Kursi lain yang menjadi jatah deputi akhirnya diisi dua staf ahli menteri. Yakni Marwah M. Diah, staf ahli bidang pengembangan usaha, dan Sumarno Suroso,yang mengurusi hubungan antar lembaga.
Tempat lain yang biasanya diisi Sekretaris Menteri Richard Claproth hanya terisi sebentar. Tatkala Sugiharto mulai membaca jawaban, Richard meninggalkan ruang rapat. la tak kembali sampai acara bubar pada pukul 15.30. Ferdinand Nainggolan, deputi bidang logistik dan pariwisata, tak nongol sama sekali. Kabarnya, dia sedang bertugas ke Surabaya.

Kepada anggota dewan, Sugiharto mengaku terus terang sedang kekurangan pasukan. Suad Husnan, deputi bidang usaha perbankan, jasa keuangan, konstruksi, dan jasa lainnya, kini sudah tidak aktif lagi. “la mundur dengan alasan keluarga dan kesehatan,” kata Sugiharto. Mawardi Simatupang, deputi bidang agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan, dan penerbitan, malah sudah pensiun sejak pertengahan tahun lalu. Bacelius Ruru melengserkan diri dari jabatan sekretaris menteri, tak lama setelah Sugiharto menjabat.

Ketidaklengkapan personel itu sempat dijadikan modal minta maaf oleh Sugiharto saat menghadapi tekanan dewan. Ketika itu, beberapa penanya rada kecewa atas jawaban menteri yang banyak bolongnya. “Dalam kondisi inilah kami mohon maaf jika jawaban kami barangkali tidak lengkap.” kata Sugiharto, yang selalu tampil dengan suara tenang.

Banyaknya pembantu menteri yang lengser memancing kecurigaan sebagian wakil rakyat. “Kami mendengar bahwa para deputi merasa tak kondusif bekerja lagi. Hal itu berkaitan dengan adanya para tenaga ahli yang direkrut Saudara Menteri,” kata Jhony Alien Marbun dari Partai Demokrat. Ja mengaku mendapat informasi dari orang dalam di kantor Sugiharto perihal sepak terjang tenaga ahli yang dinilai kebablasan. Bukan hanya Jhony, beberapa anggota Komisi VI lain juga mempersoalkan zig-zag Sugiharto bersama “pasukan bayangan” itu.

Azam Azman Natawijana mengkritik langkah Sugiharto yang menunjuk Lin Che Wei menangani pertikaian PT Semen Gresik dengan Cemex. Che Wei adalah satu dari tujuh pasukan yang direkrut Sugiharto untuk menambal jabatan yang bolong. “Apakah ia punya hak untuk menyuruh direksi Semen Gresik?” kata Azam, yang selama rapat sangat vokal mempersoalkan kehadiran Cemex di Indonesia. Anggota Partai Demokrat ini menuturkan adanya pesan singkat (SMS) dari Lin Che Wei yang mengusik harga diri direksi Semen Gresik. “Campur tangan Lin Che Wei terlalu jauh. Terlalu berbahaya,” katanya.

Kepada anggota dewan, Azam tak mengemukakan isi SMS itu. Di luar sidang, ia memperlihatkan kepada GATRA. “Kepada Komisaris Direksi Semen Gresik harap untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk mengendalikan demo di Gresik. Dan mohon tidak ada komentar apa pun dari jajaran komisaris dan direksi.” Azam mendapat bocoran SMS itu 26Januari lalu. Mantan Direktur Operasi PT Semen Baturaja, Sumatera Selatan, itu menilai tindakan Lin Che Wei tak pantas sama sekali.

SMS itu berkaitan dengan demo karyawan yang menentang rencana penambahan saham Cemex di Semen Gresik. Petinggi Semen Gresik yang tak mau disebutkan namanya mengungkapkan, ia dongkol dengan polah Lin Che Wei. Beberapa kali Lin Che Wei memanggil direksi Semen Gresik ke Jakarta. Pada pertemuan itu, Lin Che Wei yang terkenal sebagai analis pasar modal ini memberi ceramah tentang bagaimana memecahkan masalah Cemex. “Dia lebih menteri ketimbang menteri,” kata petinggi Semen Gresik tadi, berapi-api.

Di hadapan Sugiharto, Lin Che Wei pernah mengajukan 15 skenario untuk menye-lesaikan konflik Semen Gresik-Cemex. Di sana, ada para deputi dan star BUMN lain ,yang ikut mendiskusikan pemaparan Lin Che Wei. Tapi skenario Lin Che Wei didebat keras. Para pemrotes umumnya berpendapat bahwa skenario Lin Che Wei malah menyebabkan negara harus mengeluarkan tambahan pengeluaran. Karena tidak ada titik temu, Sugiharto menengahi kekisruhan di rapat itu. la menyatakan, pemerintah belum akan mengambil keputusan.
Sampai sekarangpun, penyelesaian kasus Cemex masih termehek-mehek. Karena dirasa berlarut-larut, DPR memutuskan untuk mengadakan rapat khusus pekan depan dengan Sugiharto. Dengan pertimbangan begitu banyak inrormasi rahasia yang akan diungkap, rapat rencananya ber-langsungtertutup.

Lin Che Wei tak mau berkomentar ba¬nyak tentang cacian anggota DPR terhadap dirinya. “Saya adalah pekerja. Saya sudah meneken kontrak untuk diam .Juru bicara soal Cemex adalah Pak Sugiharto sendiri,” katanya kepada Heru Pamuji dari GATRA. Sikap tutup mulut Lin Che Wei ini sangat berbeda dengan gaya tenaga ahli lain yang sama-sama dikontrak Sugiharto. Lendo Novo, tenaga ahli lainnya, tak sungkan menjelaskan perannya sebagai penyangga tugas Sugiharto. Kamis pekan lalu, bersamaan dengan Sugiharto di DPR, Lendo Novo berada di PT Dirgantara Indonesia, Bandung. Dia membawa misi besar untuk mengangkat kembali perusahaan pembuat pesawat terbang itu. Dia menilai, Dirgantara merupakan salah satu tonggak teknologi Indonesia yang selayaknya dipertahankan. “Kasihan dihancurkan IMF, dibuat rongsok sampai kusut. Saya optimistis, lima tahun ke depan Dirgantara akan terbang lagi,” kata Lendo kepada.

Masih ada tugas Lendo di Bandung yang jauh lebih berat, yakni membangun lembah silicon yang sudah lama direncanakan. Kata Lendo, Bandung sekarang menjadi sarang 1.000 rumah pembuat peranti lunak yang tak terkoordinasi. Lendo bercita-cita memadukan mereka dengan perangkat teknologi yang ada di Dirgantara. “Kita mau bikin lembah silikon yang terbaik dan terbesar di Asia Tenggara. Kami sedang membuat master plan,” kata alumnus Institut Teknologi Bandung itu. Dengan demikian, Indonesia kelak akan menjelma menjadi pembuat perangkat lunak ternama di dunia.

Selain sebagai tenaga ahli bidang teknologi informasi, Lendo juga diangkat Sugiharto sebagai ketua tim penyidik kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Lendo memimpin 10 anak buah yang bertugas mengorek informasi kemungkinan adanya KKN diperusahaan negara.”Mungkin juga karena saya nakal, maka dijadikan penyidik,” katanya sembari tertawa. Saat ini ,ada 30 kasus yang sedang ditangani. Uang yang diselewengkan lebih dari Rp 1 trilyun. Kasusnya terjadi sebelum Sugiharto menjabat sebagai menteri, tapi Lendo tak mau merinci.

Senin ini, Lendo mendatangi kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung. Kebetulan, di Sana ada perkara korupsi yang sedang diusut polisi. Seperti diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Polda Jawa Barat kini menangani kasus korupsi di PT Pos senilai Rp 89,9 milyar. Kasus itu berawal pada 25 September 1996, ketika PT Pos menunjuk PT Altekinto jejaring Nusantara untuk membangun dan mengoperasikan jaringan Wasantara Net. Ada dugaan, para petinggi PT Pos waktu itu membengkakkan nilai proyek ini.

Tapi Lendo tidak berterus terang tentang maksud kedatangannya ke PT Pos. Apakah dia akan mengorek kasus korupsi atau yang lain. Apa pun tujuan kedatangan Lendo, PT Pos siap membantu. “Siapa sih berani menolak utusan menteri?” kata Arief Setyanto, Manajer Komunikasi Korporat PT Pos, kepada Ida Farida dari GATRA. Kunjungan Lendo ke sana memang karena ada perintah khusus dari Sugiharto.

Di surat itu, Menteri BUMN minta agar “PT Pos Indonesia memberi akses seluas-luasnya kepada Ir. Lendo Novo untuk melakukan audit teknologi informasi”. Ferdinand Nainggolan, Deputi Menteri BUMN yang membawahkan PT Pos, kaget ketika dihubungi wartawan GATRA soal adanya audit oleh Lendo itu. “Saya tahunya dari Anda,” katanya.
Pada kenyataannya, beberapa direksi BUMN lain ada yang tidak alergi terhadap tenaga ahli di seputar Sugiharto. Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara, Eddie Widiono, sama sekali tidak terganggu oleh mereka. Beberapa kali Eddie rapat dengan Sugiharto. la sering melihat Lendo dan kawan-kawan nimbrung. “Mereka bertindak sesuai aturan. Pandai menahan diri meski kritis,” kata Eddie.

Terlepas dari pro-kontra, para tenaga ahli itu mendapat sokongan penuh dari Sugiharto. “Mereka punya hak untuk berhubungan langsung secara informal dengan manajemen BUMN atas penugasan dari menteri,” katanya. Namun, dia menambahkan, tenaga ahli tidak punya kekuatan eksekusi. Jadi, tidaklah patut para direksi BUMN merasa takut.
Sugiharto sengaja mengundang tenaga ahli ke kantornya, karena banyak masalah yang tak bisa diurus sendiri. Selain Lin Che Wei dan Lendo Novo, masih ada Sunarsip, Tommy Soetomo, Richard Claproth, Aries Mufti, dan Helmi Lubis. Mereka memiliki kemampuan di bidang masing-masing.

Tujuh pakar tadi ibarat think-tank Sugiharto untuk menjalankan program restrukturisasi BUMN. Sugiharto menganggap tugasnya membenahi BUMN sangat berat. Dia menilai kinerja BUMN belum optimal, bahkan masih banyak yang merugi. Untuk menyehatkan mereka, Sugiharto menawarkan konsep penyehatan BUMN. Belakangan diketahui, yang membantu Sugi¬harto menyusun rencana induk BUMN itu adalah Sumarsip.Idenya bertumpu pada hasil konsultan pada era Menteri BUMN Tanri Abeng. “Sampai-sampai Sunarsip baru bisa tidur pukul tiga pagi,”kata Sugiharto tentang keseriusan Sunarsip.

Konsep itu menyebabkan beberapa direksi BUMN kaget. Sugiharto pertama kali memperkenalkan rencananya itu saat penutupan BUMN Summit, akhir Januari lalu. Acara yang dihadiri seluruh direksi BUMN itu sebenamya lazim dilakukan dalam bentuk rapat pimpinan tahunan. Tapi kali ini dikasih label BUMN Summit dan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Setelah mendapat wejangan presiden, para petinggi BUMN berkumpul di Gedung Bidakara, Jakarta. Mereka dibagi dalam beberapa komisi untuk membahas tema-tema tertentu. Salah satu yang menjadi pembicara adalah Ahmad Djunaidi, Direktur Utama Jamsostek. Di depan para peserta, dia menjelaskan tentang program Jamostek dan sistem jaminan sosial nasional. Program yang diluncurkan tahun lalu itu melibatkan Askes, Taspen, Asabri, selain Jamsostek sendiri. Dalam konsepnya, Djunaidi tidak menyarankan merger atau holding sama sekali.

Ternyata, usai BUMN Summit, Sugiharto mengumumkan kepada pers bahwa Jamsostek dan jasa Raharja akan digabung. “Saya malah tahu dari koran,” kata Djunaidi. Dia sendiri tidak tahu bahwa Sunarsip ada di belakang konsep itu. “Mungkin beliau punya pertimbangan sendiri yang lebih baik,” ujar Djunaidi. Sampai kini pun, dia tidak pernah diajak diskusi oleh tim ahli Sugiharto perihal rencana holding itu.

Rata-rata para direksi BUMN lain juga bersikap menunggu terhadap langkah zig-zag Menteri Sugiharto. Sebut saja Direktur Utama PT Sucofindo, Zafar D. Idham. La merasa belum paham benar mengapa per-usahaannya akan digabung dengan Surveyor Indonesia dan Biro Klasifikasi Indonesia. “Kalaupun nanti digabung, jangan sampai perusahaan kami malah merugi,” katanya.

Direktur Utama PTPN XI, Soehardjo, pun demikian. Saat dia mengikuti BUMN Summit, rencana pembentukan perusahaan induk itu juga tidak dibicarakan. “Muncul memang selentingan akan ada holding, tapi siapa yang membuat?” katanya kepada Imung Yuniardi dari GATRA.

Berbagai pertanyaan masih bergelayutan di kepala para petinggi BUMN. Sebuah konsep yang baru digulirkan memang akan membuat reaksi keras. Apalagi bila sebelumnya tak dibicarakan dengan matang lebih dulu.
Ary Ginanjar Agustian mungkin baru dikenal lingkungan dekatnya sebelum 2001. Namanya bisa jadi tak akan berkibar, seperti sekarang, bila saja ia tidak pernah meluncurkan emotional spiritual quotient(ESQ) sejak Mei 2001. Tawaran ESQ Ary sontak menyengat jagat pelatihan SDM profesional dan eksekutif. Maklum, selama ini orang hanya mengenal emotional quotient (EQ) yang dikenalkan Daniel Goleman dan spiritual quotient (SQ) yang dipopulerkan lan Marshall dan Danah Zohar.

Pelatihan ESQ diserbu peminat. Perusahaan-perusahaan besar mengirimkan karyawannya, tidak terkecuali BUMN. Sebut saja Perum Peruri, Garuda Indonesia, Pertamina, dan Pusri. Pabrik pupuk ini mengikutkan karyawannya untuk mengasah ESQ mereka sejak dua tahun lalu. Pelatihan digelar di Masjid At-Taubah, kompleks Pusri. Sekitar 1.000 karyawan Pusri sudah ikut ESQ dengan biaya sendiri, sebesar Rp 2,5 juta per orang, untuk program tiga hari.
Sampai sekarang, kata Kepala Divisi Humas Pusri, Djakfar Abdullah, kursus ESQ itu masih berlanjut. “Karena manfaatnya sudah kami rasakan,” katanya. la menyebutkan, tar¬get produksi tahun lalu bisa dicapai sebelum tutup tahun. “Karena kinerja karyawan membaik,” kata Djakfar kepada Noverta Salyadi dari

Hal itu dimungkinkan terjadi, karena lewat ESQ karyawan diasah ketajamannya tentang Integritas, komitmen, konsistensi, daya tahan, ketulusan, dan nilai-nilai lain. “Ini yang mengubah sikap dan bepengaruh pada kinerja perusahaan,” kata Djakfar. Tak mengherankan, peminat training ESQ berdasarkan enam rukun iman dan lima rukun Islam makin berjibun.

Buku Ary tentang ESQ pun jadi bestseller. Menteri Negara BUMN, Sugiharto, termasuk penikmat buku itu. “Beliau membaca dua kali,” kata Sutisnawan, pengurus Yayasan Wakaf Nurani Bangsa (Yayasan Nurani), kepada Alexander Wibisono dari GATRA. Yayasan ini didirikan oleh alumni ESQ, Oktober lalu. Salah satu alumni itu adalah istri Sugiharto. Mungkin karena ini, Sugiharto diangkat jadi alumni kehormatan oleh Ary.

Sugiharto mengakui, alumni yang mencapai 50.000-an orang membuktikan, ESQ memiliki daya magnet luar biasa. “Anda bisa jadi seorang master intelektual, tapi jika spiritual kosong, bisa jadi maling seperti Al Capone karena sulit mengendalikan emosi,” kata Sugiharto. Baginya, orang harus positif dalam segala segi: IQ, SQ, dan EQ.
Pengalaman Sugiharto bekerja di perusahaan swasta mengajarkan bahwa yang paling berat adalah mendongkrak nilai. BUMN selalu kalah oleh swasta, karena BUMN birokratis, banyak peraturan yang ujung-ujung-nya membuka penyalahgunaan kekuasaan. Makanya, dalam berbagai kesempatan, ia menganjurkan pimpinan dan karyawan BUMN ikut kursus ESQ.

Begitu lengketnya Sugi¬harto dengan program ESQ, sehingga tak mengherankan jika Ary Ginanjar mendaulat Sugiharto, Ketua Umum Yayasan Ibadatullah Baznas Madani, untuk meresmikan pembangunan kompleks ESQ Madani’ Center di Jonggol, Jawa Barat, 10 Februari lalu. Saat itu, BUMN Telkom dan Pupuk Kaltim meneken kerja sama untuk ikut pelatihan ESQ.

Bukan berarti Yayasan Nurani dengan Kementerian BUMN ada hubungan istimewa. ESQ Madani Center, kata Sutisnawan, didirikan Yayasan Nurani dari hasil wakaf para alumninya. la juga membantah adanya kewajiban BUMN ikut training ESQ.

Namun seorang bos BUMN yang pernah ikut kursus ESQ merasa tak sreg terhadap cara Sugiharto menganjurkan pegawai BUMN ikut ESQ. “Karena yang bilang menteri, kesannya jadi pemaksaan,” katanya. la juga khawatir, mengikutkan karyawan dalam pelatihan ESQ kini menjadi sarana sebagian direksi BUMN untuk melobi menterinya.

SUNARSIP:
Tandem Visi SBY dan Sugiharto

PERAWAKANNYA ramping dan bicaranya kalem. Ekonom muda kelahiran Tuban jawa Timur, 25 Mei 1973, ini adalah tenaga ahli Menteri BUMN, Sugiharto. Ayahnya, Suparis, adalah pensiunan penjaga SDN Wangun I, Tuban. Ibunya, Mulasri, ibu rumah tangga. Istrinya, Kusmiyati, jebolan Pesantren Bahrul Ulurn, Tambak Beras, Jombang, sebuah pesantren yang kental dengan ke-NU-annya.

Bapak tiga anak ini kenal dengan Sugiharto dua minggu sebelum pengumuman Kabinet Indonesia Bersatu. Semula ia mengenalnya hanya dari media. “Dari pengamatan saya, insya Allah beliau yang terbaik di bidang korporasi,” katanya. Ketika bertatap muka dengan Sugiharto, ia menemukan kesamaan visi dan misi dengan mantan CFO Medco Energi itu dalam memandang eksistensi BUMN.

“Beliau bilang, kita ini bodoh, punya perusahaan bagus-bagus tapi dijual. Apa dosanya negara punya perusahaan asal bermanfaat buat rakyat,” kata Sunarsip. Sugiharto pun respek terhadap Sunarsip yang mampu mengartikulasikan ide-idenya secara cepat, termasuk menyusun rencana induk BUMN. “Alhamdulillah, buat saya, menyampaikan ide-ide Pak Sugi itu tidak sulit. Visi beliau itu tandem dengan visi Pak SBY dan visi saya,” katanya.
Sugiharto-Sunarsip juga sepaham perihal privatisasi. Bagi keduanya, privatisasi oke-oke saja asal untukkepentingan perusahaan. Ujung dari privatisasi bukan menjual per¬usahaan. Visi ini bertolak belakang dengan Laksamana Sukardi, Menteri BUMN se¬belum Sugiharto. Bagi Sunarsip, misi kementerian Laksamana tak ubahnya tukang loak jual, jual, dan jual. BUMN yang bagus pun dilego. Sebagai anggota Tim Indonesia Bangkit —forum berkumpulnya para ekonom yang dikomandani Rizal Ramli— Su¬narsip kriris terhadap kebijakan Laksamana.

Sejak menemukan kecocokan itu, Sunarsip terlibat dalam mempersiapkan pencalonan Sugiharto sebagai menteri. Ketika Sugiharto masuk kabinet Presiden SBY, Sunarsip diminta menopang posisi sang menteri sebagai pemikir.
Menjadi pengamat ekonomi sudah dige-lutinya selama lO tahun.Pegawai negeri yang masih mengajar di almamaternya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, ini juga tercatat sebagai pendiri Center for Indonesian Re¬form. Di lembaga independen yang berdiri pada era 1990-an ini berhimpun para aktivis yang pernah merasakan hiruk-pikuk reformasi 1998. “Kini kawan-kawan kami semasa reformasi ada di mana-mana,” katanya.

ARIES MUFTI:
BUMN LebihPro-Rakyat

GAYA bertuturnya lembut, santun, dan runtut. Itulah Aries Mufti. Di kartu namanya, tersemat jabatan special staff to minister, lengkap dengan logo Garuda Pancasila berwarna emas. Pria 49 tahun ini bertugas mengurusi bidang keuangan, khusus untuk kredit usaha kecil menengah. Selain sebagai pengusaha, pria Garut jawa Barat, ini meniti karier di dunia perbankan, seperti di Bank Niaga dan Bank Muamalat. Aries adalah lulusan ekonomi, hukum, dan magister Universitas Indonesia. Pengalamannya di dunia perbankan membuat Sugiharto terpikat untuk mengangkatnya sebagai tenaga ahli. Aries dan Sugi¬harto sama-sama aktif. Masyarakat Eko¬nomi Syariah. Di situ Aries Mufti menjabat sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan. Sedangkan Sugiharto memegang posisi bendahara. “Pak Sugiharto itu mentor saya untuk ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah,” kata perinds Permodalan Nasional Madani ini.

Keduanya punya visi dan misi yang sama. “Begitu diangkat jadi menteri, dia bilang tolong bantu saya,” katanya kepada Rohmat Haryadi dari GATRA. la mengaku terpengaruh oleh keinginan Sugiharto menjadikan BUMN sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Sekaligus menjadikan BUMN sebagai kendaraan polidk ekonomi yang lebih pro-rakyat dan berkeadilan. “Sejak hari-hari pertama beliau menjabat menteri, saya sudah membantu,” Aries menambahkan.
Aries sudah sekitar enam tahun kenal Sugiharto. Mereka berdua aktif di Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia. Aries sebagai ketua, Sugiharto salah satu anggota. Tentang tugasnya sebagai staf khusus Menteri BUMN? “Tugas saya sesuai dengan keahlian saya,” kata Aries.

Bernama Lin Che Wei, Hilmi Lubis, dan Tommy Soetomo, ia membantu Sugiharto menangani persoalan investment banking. “Kami membantu para deputi dan eselon I,” kata mantan anggota direksi Bank Muamalat itu.
Menurut dia, persoalan BUMN sekarang adalah ketidakpedulian terhadap pengusaha kecil. Itu terjadi terutama pada BUMN keungan yang hanya berminatmelayani pengusaha besar. “Jangan hanya membiayai yang menengah ke atas,” katanya. Karena, untuk menggulirkan ekonomi, mediasi harus berjalan. Infrastruktur harus dibiayai. “Berbahaya bila perbankan kita dikuasai asing,” ujarnya. Karena mereka lebih senang pada sektor konsumtif, yang muatan impornya lebih banyak. “Sehingga menyedot devisa. Kita payah secara ekonomi,”ia menambahkan.

LENDO NOVO:
Pingin Mati Svahid

MALANG melintang di dunia perburuhan menjadi bekal berharga bagi Lendo Novo. Berbekal pengalaman itu, putra Minang kelahiran Jakarta, 6 November 1964, ini sangat menikmati tugas berat yang dipercayakan Sugiharto kepadanya. la ditunjuk sebagai tenaga ahli bidang konsolidasi BUMN, pengembangan teknologi informasi dan data, serta investigasi dan hubungan industrial. “Nikmat, setiap hari saya didatangi buruh,” kata lulusan teknik perminyakan ITB ini.

Lendo masuk lTB pada 1985. la ikut demo menentang kehadiran Menteri Dalam Negeri Rudini ke kampus ITB, pada 1989. Lendo juga aktif di luar kampus, antara lain di komunitas buruh tekstil Bandung dan sekitarnya. Kini mantan aktivis Masjid Salman ini juga bertugas menyelidiki penyelewengan duit BUMN. Bersama 10 anggotanya, dia tengah mengendus 30 kasus dengan duit yang digondol lebih dari Rp 1 trilyun. Sayang, dia ogah mengungkap BUMN bermasalah itu. Tim ini memeriksa perkara dengan berbagai teknik. “Kalau saya beritahukan, nanti pada sembunyi,” kata ayah empat anak itu kepada Ida Farida dari GATRA.

Lendo mengaku timnya bekerja sangat serius. Kalau duit tak bisa balik, pelakunya harus dibui. Diakui, ini bukan tugas ringan. Tidak mudah mengumpulkan data dan bukti-bukti di BUMN yang dicurigai. Belum lagi untuk melakukan tugas ini perlu mental ekstra. Ancaman dan sogokan menguji nyali setiap hari. “Saya pernah ditawari mobil Ferrari kalau mau menghentikan pemeriksaan,” katanya. Terhadap ancaman fisikpun dia tak gentar. Lendo menyerahkan pada yang Maha kuasa. “Saya justru ingin mati syahid,” kata akrivis Partai Keadilan Sejahtera yang belum mendapat gaji itu.

Lendo mengenal Sugiharto sejak 2001. “Saya biasa diminta masukan untuk sekolah-sekolah yang akan dibangun Pak Sugiharto,” ujar suami Yusriyanah ini kepada Hatim Ilwan dari GATRA. Salah satunya adalah memberikan masukan untuk pembangunan Universitas Al-Azhar. Di universitas ini, Sugiharto menjabat sebagai wali amanat.
Hubungan keduanya makin erat tatkala Sugiharto langsung meminta Lendo menjadi manajer kampanye, dua bulan sebelum pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Lendo bertugas memberikan konsep dan strategi kepada Sugih agar dirinya bisa masuk daftar calon menteri. la juga bertugas memperkenalkan nama Sugiharto agar dikenal. “Biar masyarakat tahu bahwa ne-gara punya aset bagus bernama Sugiharto,” ujar Lendo.

RICHARD CLAPROTH:
Berdiskusi Belasan Tahun

Ia doktor petrochemistry yang sehari-hari lebih banyak terlibat urusan ekonomi dan politik. Richard, 50 tahun, menjadi deputi bidang sumber daya alam di era Menko Perekonomian Ginandjar Kartasasmita dan Kwik Kian Gie. Kolomnya beberapa kali dimuat di GATRA, biasanya mengupas masalah utang pemerintah dan pasar uang.
Menurut Richard, memperbaiki BUMN perlu dukungan politik yang oke. Maksudnya, si pembuat kebijakan harus punya kemampuan mengolah dan menyinergikan BUMN secara cantik. “Ada asset Rp 1.300 trilyun yang harus diolah secara tepat,” kata pejabat sementara Sekretaris Menteri Negeri BUMN itu.

Selama ini, tak ada sinergi BUMN. Tiap BUMN berjalan seolah tanpa koordinasi sehingga tidak menghasilkan pendapatan maksimal. Contohnya bidang perkebunan. Dalam pertanian diperlukan pupuk. “Kenapa tidak membeli pupuk dari BUMN sendiri, lalu produknya dijual lewat PT Pameran Produk Indonesia. Transportasinya memakai

BUMN yang bergerak di situ juga?” tanyanya. Dengan sinergi, efisiensi bisa ditingkatkan.
Richard berpendapat, pembenahan BUMN sebaiknya dilakukan dengan mengajak lebih dulu jajaran kabinet dan internal BUMN mengupas masalah yang ada. Mak¬sudnya, agar berbagai pihak yang berkepentingan itu punya pandangan sama. Setelah itu, baru dikomunikasikan ke luar. Bukan sebaliknya, tiba-tiba mengumumkan rencana yang susah dicerna masyarakat karena belum disosialisasikan. “Kalau mau membenahi BUMN, semua lini internal harus diajak ngobrol dulu. Debat konsep dan tukar pendapat internal, baru keluar,” katanya kepada Elmy Diah Larasad dari GATRA.

Richard mengenal Sugiharto sejak 16 tahun lalu. Saat itu, dia menjabat sebagai Humas Departemen Pertambangan dan Energi, sementara Sugiharto di Medco. Mereka sering berdiskusi karena merasa memiliki pandangan ekonomi dan politik yang sama.

HELMI LUBIS:
Mengabdi dan Cari Makan

RIBUT-ribut soal tenaga ahli membuat Helmi Lubis harus rajin-rajin ke DPR. Misalnya, pada Kamis pekan lalu ia harus menyertai Menteri Negara BUMN, Sugiharto, menjawab pertanyaan DPR. Untuk keperluan itu, Helmi mesti menangguhkan acaranya di Surabaya dan Singapura. “Penting untuk mendengar dari DPR seperti apa,” ujarnya. Maklum, dari yang dia dengar, tenaga ahli dituding terlalu jauh berperan

Helmi mengakui, ada yang suka dan ada yang tidak. “Kalau direksi yang bener, ya, senang. Kami membantu, tidak minta-minta duit,” kata lulusan teknik mesin ITB ini. Menurut peraih chartered financial counsultant dari Hawaii University ini, ia hanya menularkan pengalamannya. “Kalau ada kepentingan pribadi, yang terganggu pasti keberatan,” ujar Helmi.

Sebagai tenaga ahli, Helmi pernah diminta Sugiharto membuat skema penyelamatan Merpati. Namun, mengenai ini, Helmi mengelak bercerita lebih rinci. Oleh Sugiharto, ia diminta tak membuka jati diri ke publik sampai posisi barunya jelas. la khawatir ada misinformasi. la belum tahu akan menempati posisi apa. “Mudah-mudahan bisabantu Bapak-lah,” katanya. la berharap, Presiden Susilo “SBY” Bambang Yudhoyono menyetujui struktur yang diajukan sang menteri. Kalau SBY tak setuju, ia akan balik ke Medco.

Helmi adalah orang kepercayaan Sugiharto sejak di Medco. la menempati posisi Head of Finance. Sedang Sugiharto Chief Financial Officer. Sebagai tenaga ahli, yang diangkat dengan keputusan menteri, Helmi belum tahu pasti berapa gajinya. Sekarang, dalam bekerja ia malah mengeluarkan uangnya sendiri. “Masih pengabdian saja. Tapi kan nggak bisa lama-lama. Pengabdian boleh, tapi makan ya makan,” kata Helmi kepada Heni Kurniasih dari GATRA. Bila nanti kurang cocok dengan posisi barunya ia akan kembali ke Medco.

TOMMY SOETOMO:
Politikitu Refreshing
TOMMY Soetomo, 45 tahun, kenal dekat Sugiharto saat menjadi Pemimpin Perusahaan Republika pada 1998-2001. Waktu itu, Sugiharto menjadi Presiden Komisaris PT Abdi Bangsa, penerbit koran itu. “Selanjutnya sering ngobrol dalam berbagai grup diskusi,” kataTommy. Kini ia makin rapat dengan Sugiharto setelah jadi salah satu tenaga ahli Menteri Negara BUMN.

Sebelumnya.Tommy banyak dikenal di kalangan perbankan dan media. Kelar kuliah di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung, dia berkiprah di Bank Bukopin, 1986. Karier puncakdi bank itu sebagai kepala divisi kredit. Tommy lalu berganti biduk. la menjadi Wakil Direktur Utama Induk Koperasi Unit Desa (Inkud). “Waktu itu, Nurdin Halid belum jadi apa-apa,” katanya. Selepas jadi Wakil Dirut Inkud, Tommy kembali ke perbankan. la sempat jadi Direktur Bank Muamalat dan Bank Intan.

Baru kemudian, bapak lima anak ini terjun ke dunia media massa. Terakhir, di Republika ia sempat jadi wakil direktur utama. Empat tahun dia mendalami media hingga Republika berganti manajemen, dan dipimpin Erick Thohir pada 2001. Dua tahun kemudian, ia mulai berpolitik. Jenderal (purnawirawan) Wiranto memintanya menjadi salah satu manajer kampanye. Di tim sukses Wiranto, posisinya adalah Direktur Operasi Pemenangan Pemilu.

Tim itu berhasil memenangkan Wiranto pada Konvensi Partai Golkar. Ketika pada pemilu presiden putaran I Wiranto tersingkir, tim itu bubar. “Pada Pemilu 2004,saya banyak belajar tentang politik,” kata pria kelahiran Cimahi,Jawa Barat, ini. Kiprah politik Tommy tampaknya masih berlanjut. Tanpa dia ketahui, namanya ter-cantum sebagai Wakil Direktur Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Golkar. “Po¬litik itu cuma refreshing,” katanya sambil tertawa. la mengaku bukan politisi, melainkan pebisnis.

Kini, di dunia setengah politik dan bisnis, Tommy ambil peranan. Oleh Sugiharto, ia dipercaya menangani masalah logistik. Ketika tsunami melanda Aceh, Tommy langsung ditunjuk menjadi Komandan Satuan Tugas Tim Relawan BUMN. Dua minggu lebih ia memimpin penyaluran bantuan. la juga bertugas merestrukturisasi beberapa BUMN. Di antaranya, menurut seorang pejabat BUMN, adalah Merpati. Tapi Tommy menolak menyebutkannya. “Yang jelas, saya menghormati birokrasi di lembaga ini,” kata Tommy kepada Arief Ardiansyah dari GATRA.

LIN CHE WEI:
Kontrak Tutup Mulut
BIASANYA ia gampang diajak ngobrol. Sejak didaulat menjadi tenaga ahli di Kantor Menteri Negara BUMN, Lin CheWei pelit ngomong. “Saya teken kontrak dengan Pak Menteri tidak boleh bicara,” kata Lin Che Wei kepada Heru Pamuji dari GATRA. Maklum, sebagai tenaga ahli, urusan yang ditanganinya tergolong berat. Dia kebagian kasus-kasus rumit yang berkaitan langsung dengan investasi dan yang tengah diperkarakan di Arbitrase Internasional, seperti kasus Cemex dan Karaha Bodas. Kabarnya, Lin Che Wei-lah yang membuat skema penyelesaian Cemex di luar pengadilan.

Che Wei, begitu ia biasa disapa, punya reputasi panjang untuk menangani soal-soal krusial seperri itu. la memang seorang analis andal. la pernah meraih Indonesian Best Analyst versi Asia money Survey. Bahkan, pria kelahiran Bandung, 1 Desember 1968, ini pernah menjadi analis termahal dijakarta. Analisisnya yang tajam sempat membuat pucuk pimpinan Lippo berang dan mengadukan Che Wei ke pengadilan.

Suami Syenny Seriawan ini sebenarnya orang teknik. la lulusan teknik industri Universitas Trisakti. Obsesinya menjadi seorang analis membuat dia mengambil program MBAdi National University of Singapore. Di dunia kerja, ia termasuk kutu loncat. Setahun sebagai Associate Director Deutsche Morgan Grenfell, ia pindah jadi Research Director PT Crosby Indonesia. Bapak dua anak ini lantas pindah ke SG Securities. Terakhir ini menjabat sebagai Director SG Securities Indonesia. Kini ia jadi Direktur Independent Research & Advisory, lembaga yang didirikannya sendiri.

“Dari 1.000 pesan singkat (SMS) yang saya terima, 10% barangkali isinya makian dan keluhan soal KKN di BUMN”

Menteri BUMN Sugiharto menjawab berbagai tudingan. Dari pengangkatan tenaga ahli, mundurnya pejabat eselon I, hingga intervensi kekuatan politik ke BUMN. SSemual ia direktur keuangan di perusahaan energi, Medco. Kini Sugiharto, 48 tahun, mendapat pos lebih penting: Menteri BUMN. la mengendalikan 158 perusahaan pemerintah, plus puluhan anak perusahaan. Total hampir 200 unit usaha yang ia tangani, dengan aset sekitar Rp 1.200 trilyun. Namun, baru sekitar tiga bulan bekerja, ia mendapat sorotan dari kiri dan kanan. Sejumlah deputinya mundur. Gagasannya soal pengelompokan kembali BUMN mendapat sorotan.

Di DPR, rapat dengar pendapat bisa berlangsung berjam-jam, berulang-ulang pula. “Tindakannya banyak mengundang curiga,” kata Wakil Ketua Komisi BUMN, Ade Komarudin. Maka, hujan pertanyaan, banyak pula dengan nada sangat keras, ditujukan ke Sugiharto, serta deputinya.

“Saya tidak masalah. Kalau anggota dewan bertanya, ya, saya jawab,” kata peraih MBA dari Universitas Van Amsterdam, Belanda, itu kepada Rihad Wiranto dan Iwan Qodar Himawan dari gatra.

Banyaknya anggota DPR yang mempertanyakan Kementerian BUMN tak membuat Anda risi?
Baru saja ada anggota DPR yang Menyebut jaksa Agung jangan seperti ustad di tengah maling. Dalam rapat dengan saya, kalimat mereka jauh lebih galak.Deputi saya dibilang sebagai tikus semua. Ada yang disebut punya mobil 25. la juga dituduh memenangkan tender karena pengelolanya satu suku dengannya. Kata-katanya sangat dahsyat. Tapi, ya sudah, saya dengarkan dulu.

Kesannya, rapat itu bertele-tele?
Saya sudah menghitung, sekitar 28% dari waktu kerja saya di 100 hari pertama ini dipakai untuk urusan rapat dengan DPR. Soalnya, menjawab itu harus didukung informasi yang benar. Salah, berabe. Contohnya kemarin, ketika salah ketik, seharusnya ayat 5b, tertulis 6b. Saya dituduh membohongi publik. Walah….
Anggota Komisi BUMN curiga melihat konsep regrouping. Mereka khawatir, ujung-ujungnya untuk dijual. Kecurigaan itu tak benar. Kita ini hidup dalam era globalisasi. Ukuran perusahaan menjadi hal penting. Kalau Medco asetnya US$ 10 juta, orang tak bakal melirik. Tapi, karena sampai US$ 600-US$ 700 juta, ya, dilihat. Selain besaran, yang juga diperhitungkan adalah keuntungan. Maka BUMN harus berlaba.

Misalnya, penggabungan PTP hasilnya adalah perusahaan dengan aset yang besar. Coba kalau masing-masing berdiri sendiri. Kalau asetnya di bawah Rp 1 trilyun, mereka tak bakal bisa pinjam duit yang cukup, misalnya untuk membangun pabrik minyak kelapa sawit. Bisa tidak dua PTP membangun pabrik oleochemical senilai US$ 100 juta? Pasti tidak.

Ada kesan, BUMN yang sama jalan sendiri-sendiri?
Memang. Lihat saja dalam pembelian teknologi informasi di bank-bank pemerintah. Bank Mandiri menganggarkan sampai US$ 2 00 juta, BNI belanja US$ 98 juta, BRI, juga BTN, punya anggaran sendiri. Karena sistem mereka memang beda-beda. Seandainya mereka memakai cara saya berpikir, ini milik negara, milik rakyat, mbok ya teknologi kita pakai bareng. Satu kapa-sitas dipakai ramai-ramai. Tak ada yang rugi. Tapi kelakuan mereka lebih menonjol. Karena itu, sinergi BUMN menjadi hal penting. Kalau membangun pabrik CPO, misalnya, perusahaan konstruksinya mbok ya pakai BUMN.

Kenapa Anda tiba-tiba meluncurkan konsep pengelompokan ulang BUMN tanpa konsultasi lebih dulu ke DPR?
Sejak awal, anggota DPR bertanya, apa konsep menteri. Inilah jawaban saya sebagai menteri baru. Kalau kami tidak punya konsep, lebih disorot lagi, kan? Walaupun saya tahu banyak problem bawaan yang luar biasa banyak dalam 100 hari yang harus diselesaikan.

Problem bawaan?
Ada persoalan rendahnya ROA (return on asset) seluruh BUMN kita, yang cuma 2,4%. Selain itu, kita menghadapi persoalan moral. Ada KKN yang menimbulkan biaya tinggi, dari tingkat pusat hingga daerah. Terbukti dengan banyaknya kasus yang mencuat ke permukaan. Dari 1.000 pesan sing-kat(SMS) yang saya terima, 10% barangkali isinya makian dan keluhan soal KKN di BUMN, juga pengaduan dari teman-teman.

SUGIHARTO punya rumah di Jalan Ciniru I Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta. Rumah itu dibeli Rp 2,6 milyar. ongkos perbaikannya Rp 2 milyar. “Saya ini pinter ngelola uang. Obligasi, saham, kebun kelapa sawit, saya punya semua.” la juga punya lima toko yang menjual jasa cuci cetak foto di Bekasi, Tangerang, dan Bandung. la menyebut ini sebagai langkah sedia payung sebelum hujan. “Soalnya, saya sudah tahu pahitnya hidup tak ketemu nasi dalam satu hari.”

Di bidang politik, Sugiharto pernah menjadi anggota Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam pemilihan umum lalu, calon nomor satu PPP dari Provinsi Papua adalah H. Sugiharto, SE, MBA. la juga masuk bursa Ketua Umum PPP, dicalonkan salah satu pengurus daerah dijawa Tengah. Dalam acara syukuran rumah dinasnya, Sabtu dua pekan lalu, tampak seorang kiai dari Pasuruan hadir. Kiai itu aktivis PPP.

Melihat aktivitas Anda, tampaknya banyak organisasi politik yang menginginkan kepentingan mereka ditampung diBUMN.
Dalam politik, saya belum pernah jadi pengurus partai. Yang pernah, saya diangkat sebagai anggota Majelis Pakar PPP, tanpa persetujuan saya. Sebagai umat, saya tak menolak. Pakar hanya dimintai nasihat karena kepakarannya. Karena saya pakar profesional, saya terima.

Sepanjang sejarah saya jadi pakar di PPP, tidak pernah saya menjadi apakah itu ketua departemen, pengurus harian pusat, sekretaris jenderal atau wakilnya. Saya ini terlahir sebagai profesional. PPP tidak mencalonkan saya sebagai menteri. Di ICMI, saya diajak masuk, menjadi salah satu ketua departemen. ICMI berasal dari segala golongan, NU, Muhamadiyah, dan lainnya. Saya sendiri tak mengklaim diri saya apa, karena salat saya sama dengan yang lainnya.

Apakah Anda bisa melayani kepen¬tingan politik mereka, misalnya dalam pergantian direksi?
Dalam pergantian direksi, saya meng-utamakan calon dari dalam. Jika tidak, baru dari luar. Bisa kombinasi dari BUMN dan publik. Mungkin saya mencari lewat koran. Nama-nama itu kemudian saya serahkan kepada ahlinya untuk diuji. apakah dia maling atau punya bakat.

Ada titipan nama dari Presiden SBY?
Pak SBY sudah mewanti-wanti saya, kalau sampai ada yang menggunakan namanya, misalnya untuk menitipkan calon direksi, itu pasti fitnah. Pak SBYsiap ditelepon kapan pun. Yang mencatut banyak.

Apakah karena menjadi pengurus ICMI, maka untuk jabatan sekretaris menteri Anda mengajukan Ketua ICMI, Said Didu?
Belum. Fitnah dari mana saja itu? Kapan pejabat eselon I diganti? Sedang saya timbang-timbang. Kan, tidak boleh mengganti pejabat selama 100 hari pertama pemerintahan. Yang jelas, saya tidak mau ada pertimbangan politik dalam penentuan pejabat.

Semula Anda orang keuangan, kini menjadi menteri yang mengelola BUMN begitu banyak. Tidak kagok?
Dunia corporat itu, percayalah, sama. Medco dan BUMN cara pandangnya harusnya sama dalam pengelolaan. Kalau melihat Pertamina, Petronas, Medco, patokannya adalah berapa ongkos produksi minyak perbarel. Kalau sumur Medco di Sumatera Selatan biaya produksinya US$ 5 per barel, sementara Pertamina US$ 12, berarti ada yang salah. Mungkin investasinya berlebihan, atau mungkin sikap birokratik yang membuat keputusan diambil dengan jelimet, atau tidak mempertimbangkan waktu dan uang.

DALAM dengar pendapat di DPR, Kamis pekan lalu, Sugiharto ditanya soal pengangkatan tenaga ahli, yang ikut meramaikan suasana di kantor Kementerian BUMN. “Kami dengar, para deputi mundur karena tidak nyaman dengan adanya pengangkatan para tenaga ahli,” kata Jhony Allen Marbun, anggota Komisi BUMN dari Partai Demokrat, partai pendukung Presiden SBY. Kata Sugiharto, tenaga ahli diangkat karena banyaknya pos yang kosong.

Kenapa Anda lebih mempercayai orang luar yang Anda rekrut sebagai tenaga ahli ketimbang memfungsikan orang dalam?
Tenaga ahli itu mata dan telinga saya. Jam kerja saya sehari hanya 14 jam. Saya butuh darah segar untuk masukan. Tapi yang namanya tenaga ahli itu tidak punya kekuatan eksekusi. Contohnya Sunarsip. Dia dari Departemen Keuangan. Saya kan nggak punya waktu untuk bikin tulisan. Dia nulisnya cepat, sambil belajar dari saya. Masak menteri bikin paper. Ya, nggak mungkin dong.

Anda tidak percaya pada eselon I yang ada?
Bukan soal tidak percaya. Saya punya enam orang eselon I, plus empat staf ahli. Pak Andung Nitimihardja jadi menteri, satu pensiun, sehingga tinggal dua. Deputi, yang saya harap bisa menjadi orang kedua saya, yang aktif kurang dari 30%. Itu sebabnya, saya kerja hingga pukul 00.00 untuk meutupi. Kalau saya serahkan ke sistem, tidak lahir masterplan tepat di program 100 hari. Saya minta bantuan Sunarsip untuk menuliskan buah pikiran menteri mengenai pemetaan BUMN. Sampai-sampai ia harus tidur hingga pukul tiga pagi.

Anda juga memberi kepercayaan banyak kepada Lin Che Wei?
Dia orang yang kemampuannya diakui internasional. Dia juga datang dari orang yang sudah punya duit. Kalau dia membantu saya, itu semata-mata karena dia ingin memperbaiki. Tak ada motif mencari duit. Nasionalisme dia juga sudah diakui.

Sumber: Majalah Prospektif. 22 – 28. NOVEMBER 2004

Sugiharto, Menteri Negara BUMN
Sugiharto adalah tipe pria yang menikmati betul arti kehidupan. Ketika bekerja,dia adalah CFO Medco yang masuk kategori workaholic atau gila kerja. Karena saban hari pagi-pagi sudah berangkat dari rumah, pulangnya rata-rata pukul dua belas malam. Namun begitu akhir pekan, Sugiharto bisa berubah layaknya remaja, menikmati live music bersama sang istri dan teman-temannya di cafe favorit mereka. Kadang jalan-jalan ke mal, berlibur ke Pantai Carita atau Kuta Bali. Kini, setelah menjadi Meneg BUMN, semuanya berubah. Bahkan untuk sekadar treadmill atau renang pun, dia hampir tak punya waktu lagi. Mengapa?

Tanyakan pada Sugiharto, berapa gajinya sebagai CFO (Chief Financial Officer-Direktur Keuangan) di Medco Energy Internasional Tbk. Pria kelahiran Medan, 29 April 1955 tentu tidak akan menjawabnya secara langsung pertanyaan Anda. Tetapi ka-lau dia menyebut pajak penghasilan pa¬ra direktur di Medco di atas Rp 2 miliar setahun, Anda tentu bisa mengira-ngira berapa gaji Sugiharto. Paling tidak di kisaran Rp 800 juta sebulan.

Gaji sebesar itu, memang weleh, weleh. Karena standar gaji Medco me¬mang di atas rata-rata gaji di pasar un¬tuk perusahaan di bidang yang sama (perminyakan). Itu baru gaji. Belum lagi tunjangan rumah, mobil, kesehatan, asuransi dan tunjangan lainnya seperti liburan ke Pantai Carita, Tanjung Lesung dan Ball.

Tak heran, setiap akhir pekan, setelah bekerja seharian selama seminggu, Sugiharto akan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Terkadang berlibur ke Pantai Carita atau terbang ke Bali. Terkadang pula hanya jalan-jalan ke mal, belanja bareng keluarga, mencari baju dan keperluan lainnya. Atau sekadar memburu makanan favorit di luar, seperti gado-gado kesukaan Sugi¬harto dan sang istri. Kalau lagi musim liburan, biasanya mereka berlibur ke luar negeri atau sekalian mengunjungi anak-anaknya yang sedang belajar di Amerika, atau berlibur ke Autralia.

“Rasanya sudah banyak negara yang kita kunjungi. Yang saya belum pernah itu ke Jepang dan China,” ungkap ungkap Ny Tati Suhartini, istri Su¬giharto dalam wawancara eksklusif di kediaman pribadi mereka di Jakarta Selatan. Live Music di Kafe. Sebagai keluarga penikmat musik, Sugiharto dan istrinya sering kedapatan bersama teman-temannya asyik menikmati live music di kafe. Kalau ketemu, mungkin Anda akan pangling, karena pakaian mereka pun disesuaikan, layaknya orang-orang muda.

Sugiharto memang penikmat musik. Kalau kebetulan Anda satu mobil de-ngannya, dan ketika itu dia yang menyetir sendiri mobilnya, di situ Anda akan tahu. Dia akan memutar lagu-lagu berirama R & B. Dan perhatikan tangan atau jemarinya. Biasanya dia mengetukngetuk stir dengan ibu jarinya, mengikuti irama musik, atau tangannya bergoyang-goyang dengan menghentakan jemarinya sehingga mengeluarkan suara cletek, cletek, sembari kepalanya ikut mengangguk-angguk.

“Saya dan Bapak memang sangat menyukai musik. Kalau saya sukanya musik anak muda, kayak Craig David, kalau Bapak suka musik yang ngebit, kayak R & B. Bapak kalau nyetir biasanya sambil ngidupin musik, tangannya goyang-goyang gitu,” ungkap Ny Tati.

Kebiasaan lain yang selalu dijalani Sugiharto adalah olahraga setiap pagi sebelum ke kantor, dengan melakukan treadmill. Kalau masih ada waktu, biasanya Sugiharto berenang. Setelah itu, sarapan sambil baca koran, lalu ke kantor. Dan kalau di rumah, Sugiharto selalu sarungan. Sementara sang nyonya juga santai mengenakan kaos dan celana pendek.

Kebiasaan Berubah. Namun, semenjak menjadi Meneg BUMN semua kebiasaan mereka berubah. “Sekarang saya nggak bisa lagi santai pakai celana pendek. Karena seringkali tiba-tiba ajudannya Bapak datang,” ungkap wanita cantik berdarah Arab ini.

Yang benar-benar tidak bisa mereka lakukan lagi adalah menikmati live music di kafe. Karena waktunya memang sudah tidak ada lagi. Sebagai Meneg BUMN, Sugiharto memang harus bekerja keras, bagaimana agar 100 lebih BUMN yang ada di tangannya sekarang ini bisa menghasilkan uang bagi negara.

“Makanya teman-teman yang tahu ketika Bapak menjadi menteri (Meneg BUMN), mereka telepon dan SMS,… gimana nih bu menteri, nggak bisa nonton life music lagi dong, nggak bisa pakai baju ketat lagi dong,…he, he, he. Memang untuk acara seperti itu enaknya pakai baju ketat kan,” ungkap Ny Tati. Begitu juga untuk olahraga. Kini, tidak ada lagi treadmill setiap pagi apalagi untuk renang. “Karena, semenjak menjadi menteri, pagi-pagi sudah ada tamu di rumah,” ungkap sang istri.

Hobi baca pun, juga tidak bisa dilakoni Sugiharto lagi. Karena, saat ini sampai di rumah sudah malam sekali. Meski pun hampir sama ketika masih di Medco yang pulang rata-rata menjelang pukul 12.00 malam, namun saat ini beban kerjanya lebih berat lagi. “Karena, sekarang kan yang dipikirkan 100 lebih BUMN. Jadi, kalau pulang lebih capek lagi. Sehingga tidak sempat lagi untuk baca. Kasihan juga saya melihatnya,” ungkap Ny Tati. Kalau pun misalnya pulang di bawah pukul 10.00 malam, namun tidak berarti Sugiharto bisa punya waktu untuk santai barang sejenak. Karena sudah banyak tamu yang menunggunya.

“Kayak tadi malam, setelah buka puasa di istana, pulang ke rumah sudah ada tamu sampai jam 23.00 malam. Se¬telah itu Bapak sholat, sebelum tidur. Bapak memang tidak pernah meninggalkan sholatnya biar pun pulang ma¬lam. Apalagi semalam kan malam laila-tul qadar. Sampai saya sudah ngantuk, Bapak masih sendirian, kayak merenung,” ungkap Ny Tati.

Untuk belanja bareng di akhir pekan, kini merupakan hal yang mustahil. Begitu pula untuk makan di luar sambil jalan-jalan atau berburu kaset lagu-lagu baru, semuanya tak bisa lagi dilakoni Sugiharto bersama istri dan anak-anaknya. “Sekarang ini Bapak sibuk banget. Makanya untuk belanja, se¬karang saya pergi dengan kakak saya,” ungkap Ny Tati lagi.

Dan semenjak menjadi menteri, tak hanya life style keluarga Sugiharto yang berubah. Penampilan pun berubah. Istrinya Ny Tati misalnya, kini bolak-balik ke tempat jahitan baju dan salon. Karena setiap ada acara kenega-raan atau kantor suaminya, Ny Tati ha¬rus ke salon, dan kini dia banyak me¬ngenakan kebaya atau pakaian Melayu.

Dan semenjak menjadi menteri, ke-hidupan sosial mereka pun berubah. Banyak teman-teman mereka yang menelepon, kini mereka tak bisa lagi sebebas dulu, tidak bisa lagi bercengkrama ngumpul sambil ngobrol misalnya.”Ada yang telepon, wah, sekarang panggilnya nggak Mbak lagi dong, udah harus pakai ibu menteri. Ada juga yang nelepon, wah, nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi nih, abis, udah jadi ibu menteri kan acaranya padat banget,” ungkap Ny Tati menirukan telepon te-man-temannya.

Yang jelas, koleksi buku-bukunya-terutama buku-buku ekonomi yang berjejer di rak dinding di lantai dua rumahnya di bilangan Senopati Jakarta Selatan kini hanya tersusun rapi. Tidak ada lagi yang menyentuh.

Mengapa Sugiharto mau melakoni semua itu, mengapa dia mau kebaha-giaannya “dirampas”, meninggalkan semua kebiasaannya, mengapa dia mau meninggalkan Medco dengan gaji sekitar Rp 800 juta per bulan dengan segala fasilitas dan bonus tahunan?

Untuk menjawab semua pertanyaan itu, sang istri menyitir pernyataan Sugiharto. “Karena, menjadi menteri itu adalah amanah dan kepercayaan dari presiden yang mewakili rakyat Indone¬sia. Ini adalah tugas negara. Karena itu, bapak meminta saya membantunya. Dan saya menikmati itu semua, tanpa beban sama sekali, meski pun harus diakui, banyak yang berubah dalam hidup kami,” papar Ny Tati. Sebagai istri, tampaknya Ny Tati tahu betui beban yang dipikul Sugiharto, sang suami, dalam menjalani tiga pesan utama Presiden SBY. Kerja keras, kerja keras dan kerja keras.

TATI SUHARTINI: BAPAK YANG DULUAN NAKSIR SAYA

Kisah asmara Sugiharto dan istrinya Ny Tati Suhartini, memang bukan kisah cinta Leonardo di Caprio (se-bagai Jake Dawson) dan Kate Winslet (sebagai Rose De Witt Bukater) dalam film drama Titanic, arahan James Cameron. Namun, mereka juga punya ce-rita menarik dan kenangan manis, sebe-lum sama-sama memutuskan untuk menikah kedua kalinya (second married).

Sugiharto membawa tiga anak pe-rempuannya dari pernikahannya terda-hulu, yakni Wulan (23 tahun), Lia (21 tahun) dan Astri (15 tahun). Semuanya sekolah di Amerika. Semenyata Ny Tati membawa dua anak dari pernikahan pertamanya. Yakni Stephen (14 tahun) dan James (11 tahun). Sementara dari hasil pernikahan mereka dikarunia se-orang putra, Hadi Prasettyo yang biasa dipanggil Andrew (4 tahun).

Untuk mengetahui bagaimana proses hubungan asmara mereka hingga menuju pelaminan, berikut penuturan Ny Tati Suhartini dalam wawancara khusus dengan PROSPEKTIF dikedi-aman keluarga Sugiharto. Berikut petikannya:

Bagimana awal perkenalan Ibu dengan Pak Sugiharto?
Kita bertemu di perkawinan saudara, kemudian ya jadi,…he..he..he.

Siapa sih yang naksir duluan?
Kayaknya sih bapak ya duluan naksir saya.

Bagaimana cara Pak Sugiharto menyatakannya?
Ya bapak pendekatan dulu. Mung-kin dia ingin tahu yang namanya Tati itu seperti apa dan bagaimana. Kalau dia pergi keluar negeri, dia ingat saya, Saya dan bapak sama-sama second married, bapak bawa anak tiga, saya bawa anak dua. Dan saya melahirkan Andrew ketika menikah dengan bapak. Anak bapak yang tiga orang, semuanya di Amerika. Satu sudah lulus, kerja di sana dan akan melanjutkan S2. Adik-adiknya juga di sana. Semuanya perem-puan.

Kalau dari saya, dua-duanya laki-laki. Satunya di SMP dan satunya lagi di SD. Sekarang sedang ikut bapaknya di Bandung. Biasanya kalau pas liburan pada datang, kita pada kumpul. Anak-anak saya dekat dengan bapak (Sugiharto). Begitu juga saya, dekat dengan anak-anak (Bapak).

Tahun berapa Ibu menikah dengan Pak Sugiharto?
Saya kenal bapak sekitar tahun 1993, dan tahun 1996 kami menikah. Lama juga prosesnya ya.

Apakah ada kendala ketika itu?
Nggak juga. Tahun 1994 saya sudah pisah dengan suami saya. Bapak juga ada. Jadi, pas masa idah kita kenal. Ya, udah, masa lalu dia ya dia, masa lalu saya ya saya. Mungkin karena sudah jodoh.

Yang Ibu ketahui, seperti apa sih kepribadian Pak Sugiharto?Kalau sedang serius ya serius. Memang orangnya serius dalam segala hal. Tetapi kita manjalani hidup ini santai saja. Kata teman-teman bapak di Medco, kantor itu sepi kalau nggak ada ba¬pak, misalnya kalau bapak ke luar negeri. Tetapi kalau ada bapak, ramainya (kantor). Kata mereka, karena karyawan hilir mudik mau minta tanda tangan.

Kalau Ibu asalnya dari mana?
Saya dari Jawa, ibu saya Arab. Saya lahir di Jakarta. Semua saudara di Jakarta. Saudaranya bapak juga sudah pada di Jakarta. Jadi, kita tidak pulang kampung. Saya delapan bersaudara. Saya anak ke-7 (liputan: Yatin Suleha, Desi NLS)

————————————————————————————————————————————-

WEJANGAN FIRST LADY YANG MENENANGKAN
Bulan November selalu menyimpan sejuta cerita bagi banyak orang. Mulai dari kisah cinta yang indah hingga hal-hal yang menyedihkan. Tak heran, banyak lagu yang diabadikan dengan judul November, seperti November Rain nya Guns nRoses.

Ny Tati Suhartini ternyata juga ‘menyimpan kenangan di bulan November. Dan itu terjadi awal November 2004 lalu. Ketika itu, hari masih pagi. Ny Tati Suhartini memulai kegiatannya sebagai ibu menteri seperti biasanya. Namun, hari itu, dia kaget bukan main, karena ada pemberitaan di media massa tentang suaminya, Sugiharto yang kini menjadi Meneg BUMN.

Berita itu membuatnya tersentak. Betapa tidak, Meneg BUMN disebut sebut masuk Daftar Orang Tercela alias DOT Bank Indonesia (BI) dalam kasus Bank HS 1906 Bandung. Kejadiannya memang sudah lama, tahun 1999, ketika Sugiharto menjadi komisaris Bank HS 1906. Namun, karena beritanya dimuat di halaman depan koran ibu kota saat Sugiharto sudah menjadi menteri, sehingga hal itu cukup membuat kabinet SBY mengalami tremor (gempa kecil yang biasanya muncul sebelum atau setelah gempa besar).

Berita itu membuat Ny Tati Suhartini tidak berani keluar rumah. “Waktu kemarin ada berita tentang bapak yang agak mendebarkan itu, saya kaget. Karena nggak pernah begitu. Saya sampai takut keluar rumah,” ungkap Ny Tati.

Namun, hari itu juga hatinya agak plong ketika first lady Ny Ani Yudhoyono memanggil ibu-ibu menteri ke istana. “Jadi, berita itu paginya keluar, agak siang sekitar jam sepuluh, kita kumpul dengan ibu Ani (di istana). Salah satu wejangannya, beliau mengatakan bahwa kabinet kadang-kadang suka digoyang. Jadi, ibu-ibu jangan terlalu khawatir,” ungkap Ny Tati menirukan pembicaraan Ny Ani Yudhoyono.

Wejangan itu membuat hati Ny Tati menjadi tenang. Apalagi setelah suaminya mengklarifikasi berita miring itu. “Saya tegaskan, saya belum pernah diuji Bank Indonesia. Bagaimana mungkin saya masuk DOT,” tandas Sugiharto awal pekan lalu.

Sumber: INVESTOR - 28 Maret 2007

KUNJUNGAN WAKIL PRESIDEN JUSUF Kalla ke kantor Kernenterian Negara BUMN 19 Februari lalu seperti kembali menegaskan pentingnya memiliki jajaran BUMN yang kuat dan mampu menjadi pencetak laba. Menneg BUMN Sugiharto pun harus kembali menata ulang master plan instansinya dalam upaya pembentukan BUMN yang kuat, yang pada ujungnya bakal menciutkan jumlah perusahaan pelat merah yang ada.

Seberapa jauh langkah kantor kementerian pimpinan mantan CFO PT Medco Energi ini dalam mengimplementasikan hasil rapat koordinasi terbatas dengan Wapres? Simak sedikit perbincangannya dengan Fajar Widhiyanto dari Investor di sela-sela aktivitasnya di kantor Kementerian Negara BUMN.

Penciutan BUMN bisa dilakukan sesuai target?
Ya, kan ditargetkan sampai tahun 2009

Penciutan BUMN yang diminta wapres akan merubah road map BUMN?
Ah itu kan ruhnya sama saja. Tak banyak berubah.

Seperti apa road map BUMN saat ini?
Kan sudah dibahas oleh Rakortas pada tanggal 19 Februari lalu, sekarang sedang rapat teknis dengan para deputi dengan pemangku kepentingan, karena itu arahan dari rakortas dan sidang kabinet, tentang satu, adalah penaikan kinerja minimal 20% tahun 2007. Kedua, percepatan program rightsizing yang merupakan ruh dari master plan BUMN.

Soal social cost?
Itu termasuk faktor yang akan diputuskan. Ini kan belum final, baru rencana.

Bentuk penciutannya secara konkrit?
Dalam waktu tiga tahun akan diciutkan menjadi 69 BUMN lewat program right-sizing tadi, bisa dilakukan lewat merger, pembentukkan holding, divestasi saham BUMN atau likuidasi.

BUMN mana yang siap merger dalam waktu dekat?
Kita akan lakukan multitrack, mana yang bisa didahulukan akan kita dahulukan. Setelah konsultasi dengan Bapepam dan Dirjen Pajak, mungkin Indonesia Resources Company (Holding perusahaan-perusahaan pertambangan, red).

DIVIDEN
Salah satu prestasi yang membanggakan buat BUMN dan Kementerian BUMN .adalah kemampuannya dalam menyetorkan dividen. Penerimaan dividen BUMN tahun 2006 sebesar Rp 20,99 triliun. Angka ini merupakan 100,93% di atas target penerimaan tahun 2006 sebesar Rp 20,8 triliun dan 163,57% di atas realisasi penerimaan dividen tahun 2005.

Kontribusi penerimaan dividen cukup besar berasal dari PT Pertamina sebesar Rp 11,95 triliun. Sebagian berasal dari carry over pembagian laba tahun 2003 dan 2004 sebesar Rp 3,72 triliun. Kontribusi penerimaan BUMN di luar Pertamina sebesar Rp 9,04 triliun, di antaranya berasal dari dividen in¬terim PT Telkom Tbk sebesar Rp 500 miliar.

Hanya saja, menurut Prof. Wahjudi Prakarsa, keberhasilan BUMN menyetor dividen itu sebenarnya kurang sehat buat perkembangan BUMN sebagai badan usaha. Pasalnya, belakangan ini ada paksaan buat BUMN untuk membagi dividen, yang kemudian digunakan untuk menambal defisit APBN. Pemerintah juga terpaksa menjual BUMN untuk menutup defisit anggaran.

Akibatnya, sekarang ini, pembagian dividen sudah menjadi suatu keniscayaan. Pada tahun anggaran 2007, pemerintah menargetkan penerimaan dividen sebesar Rp 19,1 triliun. “Tapi, yang perlu dipermasalahkan, apakah dividen itu benar-benar merupakan laba, atau erosi modal?” ujar Wahjudi kepada Putu Anggreni dari Investor. Selama ini, dalam praktik akuntansi BUMN, penjualan selalu mengikuti harga mutakhir, sedangkan beban-beban —seperti penyusutan aktiva tetap dihitung terlalu rendah karena menggunakan harga beli beberapa tahun lalu.

Kalau tingkat inflasi makin tinggi, maka laba semu akan makin besar. Karena itu, jumlah laba yang dilaporkan BUMN jadi terlalu besar. Kalau laba itu didistribusikan semua, akan terjadi erosi modal. Untuk ekspansi dan memulihkan erosi modal, BUMN terpaksa mencari pinjaman. Tak heran, banyak BUMN mengalami kredit macet.

Erosi modal ini membuat beban yang dipikul BUMN makin lama makin berat. Untuk mengurangi beban yang dipikul, BUMN terpaksa harus minta intervensi pemerintah. Kalau bunga dan utang tak bisa dibayar, perusahaan minta agar utang itu dikonversi menjadi penyertaan pemerintah, sehingga membebani negara.

BANYAK YANG MERUGI
Secara umum, kinerja BUMN di Indo¬nesia memang masih belum begitu menggembirakan. Berdasarkan data

Kantor Kementerian BUMN, prognosa aktiva 139 BUMN di In¬donesia pada tahun 2006 mencapai Rp 1.375 triliun. Dari 139 BUMN, sekitar 30 BUMN merugi dengan nilai kerugian lebih dari Rp 2,3 triliun.

Beberapa BUMN yang menderita rugi adalah PT PLN (rugi Rp 1,08 triliun), PT Garuda Indonesia (rugi Rp 335,05 miliar), PT Merpati Nusantara (rugi Rp 180,97 miliar, PT Peini (rugi Rp 250 miliar), PT Kertas Leces (rugi Rp 134,56 miliar). Sedangkan, PT Pelayaran Nasional Indonesia rugi Rp 122,86 miliar, PT Krakatau Steel rugi 97,49 miliar, PT Kereta Api Indonesia rugi Rp 53,59 miliar, PT Perkebunan Nusantara I rugi Rp 36,16 miliar, PT Pengerukan Indonesia rugi Rp 33,86 miliar, dan PT PAL Indonesia rugi Rp 31,96 miliar.

Kontribusi yang diberikan BUMN saat ini masih rendah. Ini dapat dilihat dari rata-rata ROA BUMN yang hanya sekitar 2,4%. “Ini sangat kecil. Jauh sekali dibanding swasta,” ujar Idealis Mandachi kepada Fajar Widhiyanto. Menurut dia, banyak BUMN masih terbebani aset tidak produktif, sehingga asetnya menjadi nganggur. Sampai sekarang, kata anggota F-Bintang Pelopor Demokrasi ini, kinerja BUMN masih mengecewakan.

Kinerja Keuangan Emiten BUMN (dalam juta Rp)

Sumber : laporan keuangan masing-masing perusahaan (September 2006-2005) & kantor Meneg BUMN

Sumber: Majalah INVESTOR – 28 Maret2007- Taufik Darusman

SEJAK AKHIR PEMERINTAHAN PRESIDEN SOEHARTO, SEBETULNYA BUMN SUDAH MEMILIKI ROAD MAP YANG AMAT JELAS DAN MANTAP. Dalam dua bulan terakhir ini diskursus tentang pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara kian marak di berbagai kalangan. “Penciutan,” istilah yang digunakan, agak menyesatkan sebab ia memberikan konotasi bahwa BUMN kita akan di-bonzai atau dikerdilkan. Padahal, tujuan sebenarnya yang hendak dicapai adalah memberdayakan badan-badan usaha itu dengan cara restrukturisasi, profitisasi, dan sesudah itu privatisasi demi meningkatkan kinerja dan profesionalisme agar dapat secara wajar memberikan kontribusi signifikan kepada APBN.

Penyeragaman persepsi seperti ini perlu dilakukan agar upaya Kantor Menneg BUMN dalam membenahi 139 perusahaan itu tidak disalah tafsirkan. Memang, sudah saatnya bahkan agak terlambat sebetulnya—bahwa BUMN yang amat banyak itu dikelompokkan kembali demi mening¬katkan sinergi usaha, memangkas biaya birokrasi, dan mempermudah kontrol keuangan.

Perlu digaris bawahi bahwa dalam melakukan regrouping mesti ada auditing yang transparan dan jujur terhadap perusahan-perusahaan tersebut agar publik dapat mengetahui secara gam-blang seperti apa kinerja BUMN dan isi perutnya, yang selama ini agak misterius. Hasil auditing sebagai bagian dari restrukturisasi itulah yang kemudian dapat dijadikan salah satu patokan untuk memisahkan BUMN mana yang sehat, mana yang dapat bersinergi, dan mana yang hanya menjadi parasit dan patut dilikuidasi.
Catalan berikut yang perlu ditegaskan adalah agar pemerintah tidak memberikan lagi wrong signal bahwa setoran laba BUMN ke APBN adalah keniscayaan yang mesti dilakukan secepatnya. Sebab apabila demikian policy pemerintah maka akan terjadi erosi modal yang amat dahsyat, yang pada gilirannya akan membangkrutkan perusahaan-perusahaan tersebut.
Intinya: profitisasi mesti menjadi tujuan pemerintah untuk jangka menengah agar ketika BUMN yang telah ditata ulang dilego ke pihak swasta entah melalui tender kepada strategic partners atau melalui penjualan saham di bursa yang dijual adalah added value atau nilai tambahnya, dan bukan aset-aset negara yang dapat menjadi andalan bangsa ini di masa depan.

Privatisasi PT Telkom pada 1998 adalah contoh paling gamblang tentang bonanza negara sebesar US$18 miliar yang hilang—jika dihitung dengan nilai saham Telkom saat ini—karena ketidaksabaran kita untuk secepatnya meraup dana segar. Ketika itu 10% saham
yang dijual nilainya hanya sekitar $300 juta dan dengan kondisi sekarang nilai itu hanya bertambah sampai $3 miliar, padahal total nilai saham yang dijual itu kini mencapai $22 miliar, menurut perhitungan mantan menteri BUMN Tanri Abeng.
Godaan terbesar adalah mengabaikan prospek keuntungan masa depan karena tekanan defisit APBN sangat besar ketika ulang luar negeri dari CGI tak mengalir lagi karena lembaga donor itu telah dibubarkan. Godaan ini mestinya dapat diatasi apabila semua pihak memiliki visi jangka panjang: bahwa BUMN bukanlah sapi perah melainkan agents of development yang seharusnya diatur untuk menopang kepentingan negara jangka panjang, terlepas dari siapa pun atau pemerintahan mana pun yang berkuasa.
Sejak akhir pemerintatahan presiden Soeharto, sebetulnya BUMN sudah memiliki road map yang amat jelas dan mantap. Pro¬gram yang dirancang ketika itu cukup sistematis, yaitu restrukturisasi kemudian profitisasi dan setelah itu barulah privatisasi. Sayang, program ini tak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, kita perlu mengimbau semua pihak tentang pentingnya mengimplementasikan program pembenahan BUMN secara sistematis dan berkesinambungan.

Sudah saatnya semua petinggi negara ini, termasuk mereka yang mengurusi BUMN, berhenti berpikir bahwa prestasi kerja mereka dinilai dari keberhasilannya menggonta-ganti kebijakan dan program-program yang baik yang telah diletakkan pendahulunya. Mengingat waktu yang tersisa untuk pemerintahan sekarang tidak cukup, kita harapkan Kantor Menneg BUMN dan juga Kabinet pada umumnya kembali memfokuskan diri pada road map yang sudah ada dan membenahi secara tulus semua BUMN itu sebelum mengulurkan tangan ke dalam pundi-pundinya.

Mengingat pentingnya meluruskan persepsi tentang pember¬dayaan BUMN serta masukan dari berbagai pihak yang kompeten, dalam laporan utama edisi ini kami sajikan liputan dan opini tentang rencana regrouping BUMN dari berbagai sudut pandang, termasuk opini dari mantan-mantan menteri dan para pakar ekonomi.

Kita menyadari bahwa setoran kontribusi BUMN ke ABPN sudah menjadi kebutuhan negara, tapi jauh lebih penting dari itu adalah menyehatkan dan memberdayakan BUMN sebagai lembaga-lembaga bisnis yang profesional untuk menunjang kepentingan nasional di masa-masa yang akan datang, sesuai dengan hakikatnya. •

Sumber: Majalah Track BUMN

Tegas dan terang. Lugas dan gamblang. ltulah kalimat yang pas untuk menggambarkan pidato dan pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pembukaan Forum BUMN dan Indonesia Business BUMN Forum and Exhibition (IBBEX) 2007, Kamis 12 April.

Dalam pidato lebih dari 30 menit itu, Presiden tidak hanya memberi arahan, tapi dukungan yang kongkret terhadap seluruh insan BUMN, untuk meneruskan kiprah sesuai dengan misi dan hakikat keberadaan BUMN. Presiden juga berbicara tegas tentang intervensi non korporasi,dan penegakan hukum yang membuat kalangan BUMN takut mengambil inisiatir bisnis.

Tak pelak, hal itu bak oase di tengah padang pasir. Sebuah pencerahan dan jalan terang, di tengah berbagai kendala dan problema yang sudah sekian lama menghantui kalangan Presiden mengawali pidato dengan me-nyegarkan kembali ingatan para petinggi BUMN, tentang hakikat keberadaan BUMN.Bahwa BUMN didirikan untuk memberi sumbangan bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Mengutip Undang-Undang Nomor 19 tentang BUMN, Presiden mengatakan salah satu tujuan BUMN adalah menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan rakyat banyak, serta me-nyelenggarakan kegiatan ekonomi yang belum bisa dilaksanakan oleh pihak swasta.

Untuk itu, BUMN harus dikelola secara pro-fesional sehingga menghasilkan keuntungan. “BUMN tidak boleh lagi merugi.Jangan bangga menjadi direktur PT Rugi Abadi,” kata Presiden yang disambut tepuktangan hadirin. BUMN yang rugi, papar Presiden, bukan saja tidak dapat memberikan kontribusi pada per¬ekonomian nasional, tetapi juga menjadi beban bagi keuangan negara.

Dalam konteks itu, Presiden memberi apre-siasi tinggi kepada kerja keras kalangan BUMN, sehingga jumlah BUMN yang mengalami kerugian terus menurun. Jika pada awal Kabinet In¬donesia Bersatu jumlah BUMN rugi mencapai 31 BUMN, maka tahun 2006 lalu jumlah BUMN yang merugi tinggal 20 BUMN.

Agar kinerja BUMN rugi tersebut meningkat dan tidak lagi membebani fiskal negara, tahun 2006 lalu Pemerintah terpaksa menyuntik se-jumlah BUMN dengan tambahan modal. Pre-siden berharap hal itu tidak perlu dilakukan lagi dimasa mendatang. Presiden juga memuji peran BUMN terhadap perekonomian nasional, yang terus mening¬kat dari waktu ke waktu. Indikasi peningkatan tersebut, di antaranya adalah laba bersih yang meningkat di atas 20 persen pada tahun 2006, serta peningkatan dividen dan pajak yang dise-tor ke APBN. Presiden SBY juga memberi pujian pada kinerja BUMN terbuka di pasar modal. Data menunjukkan, 14 BUMN yang listed di pasar modal termasuk dua perusahaan dengan sa-hama negara minoritas mampu membukukan kapitalisasi pasar (market capitalization) sebe-sar 40 persen atau senilai Rp 493 triliun pada 2006 lalu.Jumlah itu meningkat hampir dua kali lipat dibanding saat Kabinet Indonesia Bersatu memulai tugas tahun 2004.

“Peran BUMN dalam pasar modal kita menunjukkan peningkatan yang semakin luas,” jelas Presiden. Harapan pemerintah dan rakyat terhadap BUMN amat tinggi, mengingat fungsinya yang amat penting dalam perkembangan pereko¬nomian nasional. Pengurangan jumlah BUMN dari 158 pada tahun 2004, menjadi 139 saat ini, merupakan bagian dari upaya restrukturisasi agar BUMN mampu berkiprah maksimal dan meningkatkan kontribusinya bagi keuangan negara.”Harapan saya, BUMN yang ada ini betul-betul sehat, tumbuh, dan memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada negara dan rakyat. Oleh sebab itu saya selalu menekankan agar pengelolaan BUMN didasarkan pada prin-sip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan bebas dari segala bentuk intervensi non-korporasi. Dengan pengelolaan seperti itu, kita berharap BUMN yang kita miliki mempunyai keunggulan di bidang industri, jasa, dan usaha lain yang ditekuninya.”

Pada pengarahan tersebut, Presiden mem¬beri tekanan khusus pada masalah efisiensi. Menurut SBY, dengan perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal dan kompetisi yang semakin terbuka, maka BUMN dituntut untuk mampu melakukan efisiensi sehingga barang atau jasa yang dihasilkan menjadi lebih terjangkau oleh rakyat.Kalau ada dua barang dengan kualitas yang sama, pasti rakyat akan memilih yang lebih murah. Karena itu efisiensi menjadi sangat penting dan menentukan di tengah kompetisi yang makin terbuka saat ini.

Jangan paksa rakyat membeli barang tertentu,” tegas Presiden. Hanya dengan efisiensi yang terus membaik, maka BUMN akan mampu bersaing tidak hanya di pasar lokal, tapi juga pasar regional dan global. BUMN, terang Presiden, harus terus menerus meningkatkan daya saing. “Kalau BUMN memproduksi barang dan jasa, maka dari tahun ke tahun produksi itu harus lebih baik (better), lebih cepat (quicker), dan lebih murah (cheaper). Kalau sudah bisa seperti itu, hakikatnya BUMN sudah bersaya saing tinggi.”

Dalam konteks itu, SBY mengingatkan agar BUMN tidak berlindung di bawah bendera nasionalisme. Nasionalis sejati, adalah mereka yang berjuang untuk benar-benar meningkatkan kin¬erja, sehingga dengan kinerja tersebut rakyat akan mendapatkan keuntungan terbesar.

Stigma Negatif
Dalam laporan pada pembukaan Forum BUMN tersebut, Sugiharto menyatakan, dampak dari ketegasan pemerintah dalam memberantasan KKN, telah menimbulkan keraguan di kalangan manajemen BUMN, untuk mengambil inisiatif bisnis. Banyak pelaksana proyek yang menolak menjalankan atau melanjutkan tugas, karena takutjika ujung-ujungnya harus beruru-san dengan aparat penegak hukum.

Seolah bisa membaca apa yang saat ini berkembang di benak para pengelola BUMN, Presiden memberi tekanan khusus dalam pi-datonya tentang upaya pemberantasan KKN di lingkungan BUMN. Menurut Presiden, ada stig¬ma yang berkembang di kalangan masyarakat, hahwa BUMN adalah tempat tumbuh suburnya korupsi, kolusi.dan nepotisme atau KKN.Tinda-kan hukum yang harus dijalani oleh sejumlah direksi BUMN akhir-akhir ini, seolah-olah mem-benarkan stigma negatif tersebut. “Saya mengajak kepada seluruh jajaran BUMN, marilah kita berusaha membersihkan BUMN dari segala bentuk KKN, melaluji komit-men dan kesungguhan untuk mengelola BUMN sesuai asas good corporate governance dan bu-daya korporasi yang sehat,” ungkap Presiden.Untuk itu, SBY mengajak seluruh direksi dan komisaris serta jajaran pengelola BUMN, agar bertindak tegas terhadap praktik-praktik KKN. KKN, harus diposisikan sebagai ancaman dan kendala dalam menjalankan tugas dan wewenang mengelola perusahaan. “Marilah kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk mengembangkan proses bisnis dan budaya korporasi yang sehat’ ajak SBY.

Dalam kaitan itu, Presiden mengimbau agar para pengelola BUMN tidak takut dan ragu dalam menjabarkan program dan rencana yang telah dicanangkan. “Tidak perlu takut menghadapi tuntutan hukum jika menjalankan amanah dengan baik dan memang tidak melanggar hukum. Tidak perlu ragu bertindak.

Sampai akhir tahun 2006, kapitalisasi pasar (market cap) 14 BUMN (termasuk dua BUMN dengan kepemilikan saham pemerintah minoritas), yang listing di BEJ mencapai 40,23%, dengan nilai mencapai Rp 493,26 triliun. Naik hampir dua kali lipat dibanding market cap tahun 2004 senilaiRp 249 triliun,atau 35,80% dari total market cap.

Dengan nilai kapitalisasi sebesar itu, peran BUMN sangat instrumental dalam menentukan pasang surut bursa. Tidak mengherankan jika Presiden SBY saat pidato pembukaan bursa awal tahun ini menyerukan agar lebih banyak lagi BUMN yang masuk bursa. Para pelaku pasar modal pun sangat berharap akan ada BUMN yang menyusul go public dan listing di bursa. BUMN juga mengembangkan Program Ke-mitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan merupakan komitmen BUMN untuk membantu pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, sementara Bina Lingkungan adalah wujud kepedulian BUMN terhadap per-soalan masyarakat, seperti pendidikan, kese-hatan,olahraga,lingkungan hidup.dan dampak bencana alam. Dana PKBL diambil dari satu hingga tiga per-sen keuntungan BUMN.Tahun 2006, total dana PKBL yang disalurkan mencapai lebih 1 triliun rupiah. Realisasi Program Kemitraan sebesar Rp 737 milyar dalam bentuk pinjaman, dan Rp 77 milyar dalam bentuk hibah. Sementara dana Bina Lingkungan yang dikucurkan mencapai Rp 244,7 milyar.

Kerugian Menurun Indikasi penting lainnya, adalah menurunnya nilai kerugian BUMN.Tahun 2004 masih ada 31 BUMN yang merugi, dengan total kerugian mencapai Rp 5,57 triliun.Tahun ini dari total 139 BUMN, yang masih rugi tinggal 20 BUMN. Nilai total kerugian pun melorot hanya tinggal Rp 2,27 triliun.
Jika dibedah anatomi BUMN rugi tersebut, akan terlihat bahwa 10 top looser didominasi BUMN yang mendapat penugasan PSO pada tahun 2006

PT Peini
PT Kereta Api Indonesia
PerumJasaTirta
Perum JasaTirta II
PT Pos Indonesia
Perum Perumnas

Perusahaan yang menjalankan fungsi public service obligation atau PSO. Di antaranya PLN, Merpati, dan Pelni. Karena penugasan negara, Merpati, harus menerbangi rute-rute perintis yang sepi penumpang. Pelni harus menyambangi pulau-pulau terpencil. Sesuai ketentuan undang-undang, selisih antara harga keekonomian dan harga yang dikenakan ke penumpang, harus ditanggung pemerintah. Masalahnya, dana PSO yang dikucurkan pemerintah kerapkali tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu. Akibatnya cashflow pelaksana PSO terganggu. Dalam kasus PLN, kenaikan harga BBM dua kali beruntun tahun 2005, menyebabkan me-lonjaknya ongkos produksi. Sementara di sisi lain pemerintah dan DPR menggariskan tidak boleh ada kenaikan tariff dasar listrik (TDL). Akibatnya tahun 2005 angka kerugian PLN mencapai Rp 4,92 triliun. Dengan berbagai upaya efisiensi, serta diversifikasi bahan bakar dari BBM ke batubara dan bahan bakar lain yang lebih murah, tahun 2006 PLN berhasil menekan kerugian hingga tersisa Rp 1,08 triliun.

Dengan terus meningkatkan efisiensi dan mengembangkan bahan bakar non-BBM, PLN menargetkan tahun 2007 ini bakal tidak rugi lagi. “Tahun 2007 ini insya-Allah untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik,PLN akan mem-bukukan keuntungan,” kata Sugiharto yakin. Target 2007

Dengan kinerja yang kinclong sepanjang 2006, pemerintah menargetkan peningkatan. keuntungan sebesar 20% untuk tahun 2007. Target lain yang sudah dipatok di APBN 2007, adalah dividen sebesar Rp 19,1 triliun dan setoran hasil privatisasi sebesar Rp 3,3 triliun. Sugiharto optimis target-target itu bisa dicapai. Bahkan, ketika Wapres Jusuf Kalla menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian BUMN, 19 Februari lalu jajaran Ke-menterian BUMN berani memastikan peningkatan laba BUMN akan mencapai 22%. Untuk capital expenditure, Kementerian BUMN bahkan menyanggupi capaian sebesar Rp 114 triliun, atau naik 62% dibanding 2006. Jumlah ini tentu akan memberi kontribusi penting bagi bangkitnya sektor riil. Optimisme itu berdasarkan fakta bahwa kinerja sebagian besar BUMN terus membaik. Di samping itu, migrasi dari kultur birokrasi menuju kultur korporasi juga tengah menjadi tren di kalangan BUMN. Hal itu ditandai dengan makin meluasnya penerapan GCG dalam setiap aksi korporasi. Maka, tidak ada alasan untuk terus mengidentikkan BUMN dengan berbagai stigma negatif. Inilah saatnya memberi apresiasi dan dorongan, agar kontribusi BUMN bagi perekonomian nasional lebih optimal lagi.

“Selama ini ada kesan tidak ada kebanggan menjadi direksi BUMN, karena berbagai sitgma tadi. Dengan apa yang saudara capai tahun lalu, tidak ada alasan untuk itu. Sudah saatnya kita semua unjuk kebanggan,” tutur Sugiharto di hadapan direksi sejumlah BUMN, saat softopening lBBEX2007. Sugiharto bukan tanpa alasan bicara seperti itu. Dia mencontohkan Bank Mandiri. Tahun 2005 Non Performing Loan atau NPL bank ini mencapai lebih 16 persen. Tahun 2006 NPL berhasil ditekan hingga ke angka 6 persen. Laba bersihnya naik tiga kali lipat dibanding 2005. Kualitas layanan Mandiri pun makin bagus,terbukti berdasar survey MRI, bank hasil merger ini menduduki urutan kedua untuk tahun 2006. Padahal dua tahun sebelumnya masih bertengger di urutan 11. Mandiri pun diganjar dua penghargaan bergengsi dari Asia Money, yaitu Best Overall for Corporate Governance dan 2nd Best for Disclosure and Transparency. Dari dalam negeri, Mandiri mendapat gelar untuk kategori Best Services.

Maskapai pelat merah Garuda yang selama ini rugi karena berbagai ekses negatif masa lalu, kuartal pertama tahun ini sudah membukukan keuntungan operasional. Ketika secara nasional jumlah penumpang pesawat udara menurun, penumpang Garuda justru naik hingga sekitar 6 persen. ”Kita sudah membuktikan, bahwa dalam kompetisi yang makin terbuka kita bukan kalahan, tapi menangan,” tutur Sugiharto. (sumber: Majalah 10 TRACK Mei 2007 - Forum BUMN)